Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menunda Asesmen Nasional (AN), lantaran menilai indikator yang digunakan masih belum komprehensif.
"Membaca Permendikbud No. 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional yang baru terbit, P2G merasa indikator Survei Lingkungan Belajar tidak komprehensif, karena hanya mengambil tiga indikator saja: Indikator keamanan, Indikator keberagaman/inklusivitas, dan Kualitas pembelajaran," kata Iman Zanatul Haeri, Kabid Advokasi P2G dalam keterangan tertulis, Kamis (29/7/2021).
Indikator tersebut sangat parsial dan tidak utuh. Padahal, ada delapan standar nasional pendidikan (NSP) yang terdapat dalam UU Sistem Pendidikan Nasional dan aturan turunannya.
"Mestinya delapan indikator SNP inilah yang dipotret. Akan berbahaya dampaknya bagi profiling sekolah [guru dan siswa] nanti, jika survei lingkungan belajar justru didominasi pertanyaan bernuansa 'Litsus' ala Orde Baru yang ramai diperbincangkan beberapa waktu ini," ujarnya.
Adapun, profiling tak dapat dipotret Kemendikbudristek, jika dilakukan melalui survei yang parsial. Sementara itu, Akreditasi Sekolah selama ini sudah dapat memotret delapan SNP secara utuh dan otentik dan dilakukan lembaga mandiri di luar Kemendikbud secara periodik.
"Jadi, untuk apa lagi Survei Lingkungan Belajar?" tanya Iman.
Selain meminta pelaksanaannya ditunda, P2G juga menyarankan agar dana AN sebaiknya dialokasikan bagi kebutuhan mendasar pendidikan, terutama di masa pandemik Covid-19.
Kemdikbudristek mengalokasikan sekitar Rp1,48 triliun untuk penyelenggaraan Asesmen Nasional.
"Lebih baik anggaran sebesar ini direalokasikan untuk membantu PJJ [Pembelajaran Jarak Jauh] akan berkualitas dan mengurangi ketimpangan digital di banyak daerah. Anggaran digelontorkan sangat fantastis, untuk program AN yang tidak mendesak dilakukan di masa pandemi," pungkas Iman.
