KLB Demokrat Deli Serdang Tidak Sah, Begini Alasan Andi Arief

Bisnis.com, JAKARTA - Kongres Luar Biasa (KLB) yang dihelat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), menetapkan Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko ditetapkan Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 - 2026. 

KLB itu juga menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat Kongres V Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinyatakan telah demisioner.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief mengomentari hasil KLB di Deli Serdang tersebut melalui akun Twitter barunya @Andiarief_ID, Jumat (5/3/2021) 16.00 WIB.

"Wkwk wkwkk KLB nekad menghasilkan ketum Bonek," ujarnya melalui akun Twitter barunya itu setelah semalam dia mengaku akun @Andiarief_ diretas.

Andi Arief menjelaskan bahwa KLB itu tidak sah lantara tidak dihadiri dewan perwakilan daerah atau DPD dan dewan perwakilan cabang atau DPC. Selain itu, KLB tersebut tidak mendapatkan izin dari ketua majelis tinggi, yakni Susilo Bambang Yudhoyono.

Andi Arief pun menegaskan baha KLB itu dihadiri peserta gaib.

"Ketua dpd yg hadir 0, syarat 2/3 Ketua DPC yg hadir 0 persen ( dari dari Jumlah total 514 ketua DPC. TIDAK ADA ijin Ketua majelis tinggi. Jadi KlB dihadiri peserta Ghaib. KLB bukan hanya abal-abal tapi ghaib. Aya aya wae..," tulisnya melalui akun tersebut.

Dia pun membandingkan penetapan Moeldoko dengan proses pemerintahan. "Tanggapan saya ATAS Penetapan Moeldoko sebagai ketua KLB ilegal: apakah Presisen boleh diimpeach oleh anggota DPR gadungan atau abal abal?"

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman akhirnya buka suara terkait kongres luar biasa (KLB) 'ilegal' yang dilakukan sejumlah oknum dan diduga untuk melengserkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Melalui akun Twitter resminya, @BennyHarmanID, Jumat (5/3/2021) 12.37 WIB, politisi Partai Demokrat ini mengaku tengah membaca buku bertajuk How Democracies Die. Dia pun mengunggah sampul buku yang telah diterjemahkan tersebut dan berjudul Bagaimana Demokrasi Mati.

Menurut legislator asal Nusa Tenggara Timur ini, membaca buku itu membuatnya mengerti mengapa rezim membiarkan dan bahkan mengawal KLB Partai Demokrat. Padahal, jelas dia, KLB tersebut 'ilegal' lantaran tidak sejalan dengan konstitusi partai.

"Baca buku ini. Dgn baca buku ini kita jadi mengerti mengapa rezim sekarang membiarkan bahkan mengkawal peserta KLB Partai Demokrat yang jelas2 tidak sejalan dgn konstiusi Partai jalan dgn aman menuju lokasi KLB. Hancur partainya, rusak demokrasinya. Liberte?," tulisnya dalam unggahan tersebut.