Nasib Kesepakatan Brexit PM Johnson-UE Ditentukan Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA -- Nasib kesepakatan Brexit teranyar antara Inggris dengan Uni Eropa akan diputuskan di tangan Parlemen Inggris, Sabtu (19/10/2019) waktu setempat.
 
Beberapa hari lalu, Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson berada di atas angin karena sukses mencapai perjanjian dengan Uni Eropa (UE) terkait Brexit. Hal ini terjadi kurang dari dua pekan sebelum Inggris dijadwalkan keluar dari blok ekonomi itu pada 31 Oktober 2019.
 
Dilansir dari Reuters, Sabtu (19/10), Johnson harus mendapatkan dukungan dari 320 anggota parlemen untuk bisa meloloskan kesepakatan tersebut. 
 
Jika dia berhasil mendapat suara, maka Johnson akan dikenang sebagai pemimpin Inggris yang membawa negara itu keluar dari UE. Jika gagal, maka janjinya membawa Inggris cerai dengan UE tak tercapai.
 
"Deadline untuk Inggris keluar telah datang dan pergi. Hari ini, bisa menjadi hari di mana Brexit terjadi," papar Johnson dalam kolomnya di koran The Sun.
 
Adapun Parlemen Inggris menghadapi dilema dalam pemungutan suara ini. Pasalnya, jika proposal Johnson disetujui, tetap ada risiko yang membayangi di berbagai sektor.
 
Di sisi lain, apabila kesepakatan tersebut ditolak, maka potensi terjadinya hard Brexit alias Brexit tanpa perjanjian apapun dengan UE, dapat menimbulkan masalah yang tak kalah besar dan berlarut-larut. Kondisi ini dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi global dan bahkan memicu kekerasan di Irlandia Utara.
 
Sementara itu, sebagian warga Inggris tetap menuntut digelarnya referendum baru terkait keluarnya Inggris dari UE. Sebuah unjuk rasa besar dijadwalkan berlangsung di London, berbarengan dengan dilakukannya pemungutan suara di Parlemen Inggris.
 
Direktur Kampanye People's Vote James McGrory menyatakan pemerintah harus mendengar kemarahan warga pro Eropa dan menggelar referendum baru menyangkut Brexit.
 
"Kesepakatan baru ini sama saja dengan apa yang sudah dijanjikan sebelumnya kepada rakyat dan oleh karena itu, tentu publik pantas mendapat kesempatan lain untuk menyampaikan pendapatnya," paparnya.
 
Aksi tersebut diklaim bakal dihadiri oleh 1 juta orang, sama seperti yang berlangsung pada Maret 2019.