1. Revisi UU KPK, Laode M Syarif: Pemerintah dan DPR Telah Bohongi Rakyat
KPK bereaksi keras atas pembahasan revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK menilai Pemerintah dan DPR telah membohongi rakyat.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang KPK (UU KPK) merupakan upaya pelemahan secara diam-diam.
Syarif saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (5/9/2019) menyatakan bahwa pemerintah dan DPR telah membohongi rakyat Indonesia karena dalam program mereka selalu menyuarakan penguatan terhadap KPK.
Baca selengkapnya di sini.
2. Investasi Bodong: Rumah Bos QNet Madiun kerap Didatangi Polisi dan Pejabat
Rumah bos QNet Madiun, Mohamad Karyadi (MK), yang ada di Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, kerap didatangi polisi maupun pejabat pemerintahan.
Bos QNet Madiun itu saat ini tengah dirundung kasus penggelapan investasi alias investasi bodong. Kuat dugaan MK ini menjalankan bisnis dengan sistem money games dengan mekanisme piramida melalui perusahaan PT Amoeba International. Sedangkan PT QNet sebagai induk perusahaan yang menjalankan perdagangan dengan sistem piramida.
Baca selengkapnya di sini.
3. Kasus Distribusi Gula: Pieko Njoto Setiadi Ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta
Tersangka kasus dugaan suap distribusi gula di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Pieko Njoto Setiadi telah ditangkap tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, (4/9/2019).
Pieko merupakan terduga pemberi suap kepada Dirut PTPN III Dolly Pulungan sejumlah 345 ribu dolar Singapura melalui Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana.
Baca selengkapnya di sini.
4. Ibu Kota Baru di Kaltim, Begini Klaster Pengembangan Bisnisnya
Ibu kota baru di Kalimantan Timur juga dapat mendorong berkembangnya bisnis, selain pusat pemerintahan.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Prof. Ahmad Erani Yustika mengatakan ada empat klaster di ibu kota baru di Kaltim yakni I pemerintahan; II permukiman aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri; III permukiman non-ASN dan konservasi taman nasional; serta klaster IV kawasan metropolitan.
Baca selengkapnya di sini.
5. Wapres JK Setuju Bendera Khas Papua Berkibar, Asal Bukan Bendera OPM
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tidak keberatan apabila rakyat Papua mengibarkan bendera yang menjadi ciri khas wilayahnya.
Namun, dia tetap tak setuju apabila yang dikibarkan bendera bintang kejora. Pasalnya, motif bendera bintang kejora merupakan simbol Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Baca selengkapnya di sini.
