Bisnis.com, JAKARTA -- Kalangan ekonom mendorong Presiden terpilih Joko Widodo untuk membeberkan kriteria calon menteri-menteri di bidang ekonomi agar tidak tersandera dengan manuver sejumlah partai politik yang mengincar jabatan tersebut.
Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengingatkan kembali bahwa Jokowi kerap menyatakan akan membentuk kabinet ahli pada pemerintahan periode kedua. Konsekuensinya, sosok yang ditunjuk sebagai menteri harus kompeten dengan bidang tugasnya.
Enny berpandangan sosok kompeten tersebut bisa berasal dari kader partai politik maupun bukan. Namun, tambah dia, mengingat partai politik ramai mengincar pos menteri bidang ekonomi maka Jokowi tetap harus berpatokan pada keahlian.
“Saya rekomendasikan Presiden silakan buka apa saja kriteria menteri ekonomi yang akan dipilih. Buka seluas-luasnya kepada semua partai,” tuturnya usai acara diskusi Ribut Rebut Kursi Menteri di Jakarta, Sabtu (6/7/2019).
Enny menilai tidak tepat bila Jokowi harus terjebak dengan praktik bagi-bagi kursi menteri untuk sekadar memuaskan partai politik. Malah, menurut alumnus Universitas Diponegoro ini, Jokowi jangan ragu menolak figur usulan partai politik yang tidak kapabel.
Pasalnya, partai politik telah sejak awal mendapatkan kesempatan untuk mengetahui kriteria-kriteria calon pembantu Presiden. Namun, mereka justru tidak mampu menyodorkan nama, baik politisi maupun nonpolitisi, yang memenuhi syarat.
“Ekstremnya, kalau yang memenuhi kriteria cuma satu partai, yang salah partai lain karena tak sodorkan orang kompeten. Bukan nanti partai A dapat jatah menteri keuangan, partai B dapat menteri perindustrian,” ujarnya.
Jika Jokowi kukuh berpatokan pada kompetensi, Enny meyakini dunia usaha akan merespons positif pemerintahan periode 2019-2024. Bukan mustahil, kata dia, arus investasi di Indonesia bakal mengalir deras sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
“Kenapa sekarang orang tidak mau berinvestasi di Indonesia? Bukan karena kita tidak menarik, tetapi tingkat kepercayaan rendah sekali,” katanya.
Sebagaimana diketahui, sejumlah partai politik mengincar kursi menteri di bidang ekonomi pada pemerintahan 2019-2024. Kondisi ekonomi saat ini menjadi justifikasi bagi mereka untuk menyodorkan nama calon menteri.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan secara terang-terangan menyebut kementerian di bidang pertanian dan perikanan menjadi bidikan partainya. Namun, PKB pun tidak mau kehilangan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang saat ini dipimpin oleh kader PKB.
“Pada 5 tahun ke depan yang paling krusial itu di bidang ekonomi. Saat ini daya beli turun di basis petani dan nelayan,” ujarnya.
Sementara itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Zuhairi Misrawi mengaku partainya tidak mengincar pos kementerian tertentu. Meski demikian, kader jago ekonomi telah disiapkan untuk membantu Jokowi.
“Alhamdulillah, partai kami panen kader terbaik dari berbagai lini. Perekonomian, pertanian, kami siap,” kata Zuhairi.
Jokowi bersama Wapres terpilih Ma’ruf Amin dipastikan akan membentuk pemerintahan 5 tahun ke depan setelah memenangkan Pilpres 2019. Kemenangan tersebut dikukuhkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan sengketa pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.
Putusan 27 Juni itu kemudian dieksekusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menerbitkan SK KPU No. 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
Pada pemungutan suara 17 April, Jokowi-Maruf mengumpulkan 85.607.362 suara atau 55,50% total suara sah. Adapun, pasangan Prabowo-Sandi meraup 68.650.239 suara atau 44,50% total suara sah.
Keterangan foto: Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati di Jakarta, Sabtu (6/7/2019). Bisnis.com/Samdysara Saragih
