Tersangkut Korupsi 1MDB, Otoritas AS Segera Jual Rumah Mewah US$39 Juta

Bisnis.com, JAKARTA -- Jaksa AS akan menjual sebuah rumah mewah bernilai US$39 juta di Los Angeles, AS, yang diduga terkait dengan kasus korupsi 1Malaysian Development Berhad (1MDB).
 
Reuters melansir Sabtu (4/5/2019), rumah tersebut diduga dibeli oleh Low Taek Jho, warga Malaysia yang disebut-sebut terlibat dalam bocornya dana BUMN milik Negeri Jiran itu. Rumah itu digadang-gadang dibeli dengan dana dari 1MDB.
 
Pada 2017, Departemen Kehakiman (Depkeh) AS memasukkan gugatan penyitaan atas sejumlah aset yang diduga dibeli dengan dana curian dari 1MDB. Salah satunya adalah rumah mewah ini, yang berlokasi di dekat Sunset Strip, sebuah kawasan dekat Hollywood.
 
Saat ini, rumah itu dikabarkan kosong dan mulai rusak. Biaya perawatannya saja mencapai hampir US$690.000, termasuk pemeliharaan, asuransi, dan pajak tahunan.
 
Oleh karena itu, Depkeh AS dan pengelola properti yang mengurus rumah ini ingin menjualnya agar tidak terus menerus menghabiskan biaya. Dokumen pengadilan menyebutkan uang dari hasil penjualannya akan disimpan di rekening pemerintah sembari menunggu hasil gugatan penyitaan.
 
Kedua pihak juga sudah menyerahkan permohonan resmi ke pengadilan untuk mengizinkan penjualan rumah tersebut.
 
Low didakwa oleh otoritas Malaysia dan AS atas keterlibatannya dalam kebocoran dana sebesar US$4,5 miliar dari 1MDB. Sekarang, dia menjadi buronan dan keberadaannya tidak diketahui.
 
Selain rumah tersebut, Low diduga membeli beberapa aset lain dengan dana yang dicurinya, termasuk pesawat pribadi, perhiasan, dan barang seni. Bulan lalu, satu set perhiasan berlian bernilai jutaan dolar AS diserahkan ke AS karena tersangkut kasus ini.
 
Kasus 1MDB juga menjadi penyebab jatuhnya mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak dari tampuk kekuasaan. Tak hanya kalah dari Mahathir Mohamad dalam Pemilu pada Mei 2018, dia dan istrinya pun diseret ke pengadilan karena dugaan korupsi.
 
Selain diinvestigasi di Malaysia dan AS, kasus ini juga tengah diselidiki otoritas dari sejumlah negara lainnya seperti Swiss dan Singapura.