Kabar24.com, JAKARTA-Sejumlah anggota Kongres dari Partai Republik di Amerika Serikat (AS) berupaya lebih cepat untuk merombak program "Obamacare" setelah terpilihnya Donald Trump yang akan menggantikan Presiden Barrack Obama.
Upaya itu termasuk segera menetapkan menteri kesehatan baru yang bisa menyusun aturan sambil menantikan sejumlah anggota parlemen untuk meloloskan pembatalan aturan subsidi yang ditetapkan Pemerintahan Obama, demikian laporan Reuters.
Kemenangan Trump pada Selasa lalu menandakan bahwa Partai Republik akan mengontrol Gedung Putih, Senat, dan Konggres (parlemen) AS. Namun, anggota kongres dari Partai Demokrat diperkirakan akan meningkatkan perlawanan terhadap upaya-upaya Partai Republik untuk membatalkan undang-undang yang dianggap sebagai kebijakan domestik prestisius yang ditandatangani Presiden Barack Obama pada 2010. Undang-Undang Perawatan Kesehatan Terjangkau yang dinamakan "Obamacare" mengasuransikan 25 juta jiwa warga AS yang sebelumnya tidak memiliki asuransi kesehatan.
Sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik berulang kali meluncurkan aturan hukum dan legislatif untuk membatalkan undang-undang yang mereka anggap sebagai aksi berlebihan Pemerintahan Obama. Senator asal Wyoming John Barrasso, seorang anggota kepemimpinan Partai Republik, menyatakan bahwa kebijakan presiden mendatang dan Kongres adalah segera memberangus "Obamacare". Setelah Trump menjabat pada 20 Januari 2017 akan segera diangkat seorang Menteri Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat, yang menyusun aturan sesuai hukum yang berlaku.
"Kami akan mengangkat seseorang pada 20 Januari 2017 yang akan segera bekerja secara baik menyusun lagi aturan dan regulasi untuk memberikan kebebasan kepada negara bagian untuk memilih perusahaan asuransi dan kepada pengusaha untuk berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi para pekerja mereka," kata Barrasso, saat diwawancarai melalui telepon. Barrasso menegaskan bahwa Senat hanya membutuhkan suara mayoritas di 100 kursi dewan dibandingkan 60 suara untuk mengatasi rintangan prosedural Partai Demokrat guna mencabut undang-undang tersebut.
Meloloskan pencabutan legislasi bukan merupakan pelayanan satu hari. Namun, upaya Menteri Kesehatan dan Pelayanan Publik untuk mengkaji regulasi tersebut dapat berupa pelayanan satu hari, demikian Barrasso menambahkan. Selama masa kampanye, Trump menyebut "Obamacare" sebagai bencana dan bersama sesama anggota Partai Republik berjanji akan mencabut dan mengajukan usulan seperti tabungan kesehatan bebas pajak.
Di laman transisinya, Trump mengaku mencari solusi dengan mengembalikan aturan asurani kesehatan kepada negara bagian. Dalam mencabut Obamacare, maka anggota Kongres dari Partai Republik harus memanfaatkan prosedur khusus yang dikenal dengan rekonsiliasi untuk menghadapi anggota Senat dari Partai Demokrat, karema adanya aturan melindungi hak partai minoritas. Kader Republik di Kongres memanfaatkan rekonsiliasi untuk berupaya membatalkan Obamacare pada bulan Januari, namun Obama memveto aturan tersebut.
Rancangan undang-undang tersebut akan menghapus subsidi pajak untuk membantu rakyat bisa mendapatkan asuransi, demikian juga penalti pajak pada masyarakat yang tidak mendapatkan asuransi yang dipersyaratkan dalam undang-undang dan akan mengurangi ekspansi program asuransi kesehatan MedicAid.
Perwakilan Partai Republik dari New York, Chris Collins, yang merupakan salah satu pendukung utama Trump di Capitol Hill berharap Kongres bisa meloloskan rancangan undang-undang yang sama untuk membatalkan Obamacare dalam kurun waktu 100 hari Trump menjabat Presiden AS. Hal itu sebagaimana janji Trump selama masa kampanye presiden, namun beberapa perubahan pasti akan bertahap dari waktu ke waktu, kata Collins.
"Tidak ada sesuatu pun yang bisa kami kerjakan atau ingin kami kerjakan yang akan berdampak pada rencana asuransi kesehatan pada 2017," ujarnya. Barraso pun menegaskan, "Dari sudut pandang kami sebagai pemerintah pengganti, posisi kami sebagai anggota Partai Republik akan maju selangkah demi selangkah." Dalam wawancara dengan Wall Street Jurnal yang diterbitkan pada Jumat, Trump mempertimbangkan beberapa hal dalam Obamacare, termasuk ketentuan yang memperbolehkan orang tua merawat anaknya hingga berusia 26 sesuai kebijakan asuransi mereka, dan melarang perusahaan asuransi menolak layanan bagi orang dengan gangguan kesehatan.
Sambil menantikan Kongres bekerja di bidang legislasi, Menteri Kesehatan dan Pelayanan Publik yang baru akan kembali mengkaji regulasi Obamacare, demikian penegasan Barrasso. Misalnya, regulasi yang akan memungkinkan negara-negara bagian di AS lebih fleksibel berdasarkan ketentuan yang membolehkan negara bagian untuk mendapatkan surat pernyataan melepaskan tuntutan dari ketentuan hukum dasar, seperti membebaskan mandat individu yang mempersyaratkan warga AS memiliki asuransi dan mandat pengusaha untuk menyediakannya. Kim Monk, seorang pengamat dari Capital Alpha Partner, yang menyiapkan riset kebijakan lembaga keuangan, mengatakan kebijakan asuransi Trump mungkin bisa memperketat peraturan yang mengatur secara khusus periode pendaftaran Obamacare.
Para pemilik asuransi mengeluhkan bahwa periode tersebut telah memungkinkan beberapa orang yang awalnya tidak membeli asuransi ke undian mendaftar saat sakit. Aturan itu mungkin juga bisa mengubah bahasa "manfaat khusus" dalam Obamacare yang mengharuskan perlindungan untuk layanan darurat, ibu melahirkan dan bayi, serta kesehatan mental. "Dan, tentu saja, setiap kebijakan yang diintrepretasikan oleh pemerintahan menjadi lebih mahal, dan semuanya mengakibatkan peningkatan iuran," ujarnya. Collins, anggota komite eksekutif tim transisi Trump menyatakan pekerjaan sebagai Kementerian Kesehatan dan Pelayanan Publik akan cocok bagi Ben Carson, ahli bedah saraf yang gagal mencalon kan diri sebagai presiden dari Partai Republik dan kemudian mendukung Trump.
