Kabar24.com, JAKARTA – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk saat ini lebih baik tidak diberikan hak politik.
Menurutnya hak politik dapat diberikan kepada prajurit TNI sekitar 10 tahun ke depan saat pendidikan demokrasi masyarakat sudah baik.
“Kita sudah pernah pengalaman di republik ini, karena ketika TNI terlibat politik praktis, ada ketidakberesan. Karena dia tugas utamanya menjaga rakyat dan membela kedaulatan,” ujar Jazuli saat dikonfirmasi, Jumat (7/10/2016).
Selain itu dia khawatir tugas utama malah akan terganggu jika TNI terlibat dalam politik praktis.
Kendati demikian, kata Jazuli, TNI tidak sepenuhnya dilarang ikut berpolitik.
Prajurit TNI dapat ikut politik praktis saat tak lagi tercatat aktif atau sudah pensiun.
Menurut Jazuli, saat ini TNI sebaiknya fokus untuk mereformasi dirinya agar lebih dekat dengan masyarakat.
Wacana mengembalikan hak politik TNI muncul setelah pernyataan Panglima Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bahwa prajurit TNI seperti warga negara asing.
Namun, Gatot tidak juga berharap hak politik TNI dikembalikan dalam waktu dekat.
