Kabar24.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menunjuk Komjend Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutiyoso.
Penunjukkan tersebut nampaknya akan berjalan mulus mengingat respons positif dari para anggota DPR. Respons positif itu juga didapatkan dari berbagai pihak seperti pengamat dan LSM.
Pengamat Intelijen Soeripto menilai tidak ada masalah dengan penunjukan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN.
“Gak ada masalah,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (2/9/2016).
Dia berharap dengan dipilihnya Budi Gunawan, maka kedepan BIN akan lebih menningkatkan manajemen dan kekuatan analisanya.
“Apa yang perlu ditingkatkan ya tentu kualitas analisanya untuk membuat prediksi itu bisa lebih tajam, maka dari itu diperlukan analis-anallis yang punya bobot dan lebih canggih,” ujarnya.
Senada dengan Soeripto, Direktur Imparsial Al Araf menganggap pergantian Kepala BIN adalah hak prerogatif Presiden.
“Sebagai mata dan telinga Presiden yang bekerja untuk kepentingan negara maka Presiden punya kewenangan penuh untuk mengganti dan menunjuk kepala BIN yang baru, mengingat BIN adalah lembaga intelijen sipil maka yang terpenting bagi Presiden adalah menunjuk kepala BIN yang berasal dari sipil,” ujar Al Araf.
Menurutnya, denagn dipilihnya Budi Gunawan yang bukan dari kalangan militer, maka agenda sipilisasi BIN menjadi penting untuk memastikan reformasi intelijen dapat berjalan menuju intelijen yang profesional.
“Mengingat Pak BG [Budi Gunawan] adalah orang sipil, maka tentu ada harapan agar beliau dapat mereformasi BIN dengan melakukan penguatan kapasitas BIN menjadi intelijen sipil yang profesional. Disisi lain, penunjukan BG sebagai Kepala BIN itu juga akan berpengaruh positif dalam rangka reorganisasi dan penyegaran di tubuh Polri,” tambahnya.
Wakapolri Baru
Dengan dengan ditunjuknya Budi sebagai Kepala BIN, maka posisi wakapolri akan kosong, sehingga dapat diisi oleh calon wakapolri yang usianya tidak jauh dari Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.
Hal itu tentu akan memudahkan langkah Tito mereformasi Polri tanpa ada rasa segan kepada seniornya.
Menurutnya, tidak bagus jika semua posisi baik kepala BIN maupun BAIS diduduki oleh militer. Oleh karena itu, dia mengapresiasi langkah Presiden yang menunjuk polisi selaku warga sipil menjadi pemimpin BIN.
Direktur Imparsial menganggap, bahwa jika Presiden sudah menyerahkan nama ke DPR bisa diartikan Presiden mengangap Budi Gunawan sudah tidak memiliki masalah hukum lagi.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Boy Rafli Amar mengatakan, bahwa Polri mendukung penuh keputusan Presiden.
“Beliau pati Polri yang sangat berpengalaman dan sangat layak mengemban jabatan tersebut,” ujar Boy.
Hingga saat ini masih belum ada komentar saat KPK terkait penunjukan Budi sebagai Kepala BIN. Ketiga komisioner, yakni Laode M Syarief, Agus Rahardjo dan Alexander Mawarta sudah untuk dihubungi baik melalui pesan Whatsapp maupun telepon.
