Musrenbangwil: 9 Masalah Jadi PR Jateng

Kabar24.com, SEMARANG—Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah memetakan sembilan masalah yang perlu segera diatasi tahun ini sesuai dengan usulan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil).

Kepala Bappeda Provinsi Jateng Urip Sihabuddin menyampaikan, sembilan masalah yang telah dipetakan adalah belum berdaulatnya pangan terutama untuk komoditas kedelai, rendahnya kualitas produk garam, masih adanya masyarakat yang belum terlayani energi listrik, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

Selanjutnya adalah rendahnya derajat kesehatan masyarakat, kinerja penyelenggaraan pendidikan yang belum memuaskan, belum bersaingnya industri pariwisata, masih banyaknya asset idle, dan infrastruktur yang tidak sepenuhnya didukung oleh sektor lain.

Dari kesembilan peta itu, empat di antaranya menjadi prioritas utama untuk ditangani. Yakni, ketahanan pangan, ketahanan energi, penanggulangan kemiskinan dan masalah pengangguran.

Urip menjelaskan, untuk 2016 dan 2017, Pemprov Jateng akan terus menggenjot seluruh rencana pembangunan sehingga pada 2018 bisa menampakkan hasil yang lebih jelas. Oleh karena itu, fokus prioritas tiap masalah dipilah-pilah per kabupaten/kota.

Khusus untuk penanggulangan kemiskinan, pemerintah akan melakukan intervensi terutama dalam pembagian persentase bantuan keuangan yang tertuang dalam kesepakatan (MoU) antara pemprov dengan kabupaten/kota.

“Bantuan keuangan kita itu sampai sisa Rp23,4 triliun akibat rendahnya penyerapan. Oleh karena itu, kami minta masukan sisa ini mau diapakan sesuai dengan usulan masyarakat yang masuk. Nanti kita buat meja rembugan mau membuat apa, sesuai dengan apa yang disepakati,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (1/4).

Dalam Musrenbangwil, lima kabupaten yang ada di Karesidenan Pati yaitu Blora, Pati, Rembang, Kudus, dan Jepara menyampaikan laporannya terkait rencana pembangunan dan permasalahan yang sedang dihadapi di daerahnya masing-masing.

Rata-rata permasalahan yang dihadapi kelima kabupaten tersebut adalah masalah kemiskinan warga dan masalah infrastruktur jalan yang belum baik.

Selain itu, pengangguran, minimnya pasokan energi listrik, masalah perizinan, dan beberapa permasalahan lainnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan kepada SKPD terkait untuk menindaklanjuti, termasuk membantu memberikan bantuan. Gubernur juga meminta warga agar memanfaatkan teknologi dalam menyalurkan aspirasinya.

“Buat website dan twitter, gunanya nanti untuk menampilkan (daftar) prioritas pembangunan apa saja yang dikerjakan. Nanti kalau ada kekurangan, bisa naik minta bantuan ke kabupaten, atau kalau masih dirasa kurang, bisa ke provinsi,” katanya.