Kabar24.com, JAKARTA -- Human Rights Watch (HRW) meluncurkan World Report 2016 yang memuat tujuh masalah utama hak asasi manusia (HAM) yang harus dituntaskan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
HRW menyatakan rekam jejak Presiden Widodo pada tahun pertama jabatannya mengisyaratkan akan membela kaum minoritas agama, namun belakangan justru menjadi korban oleh para militan Islam. Tak hanya itu, namun juga mereka menjadi korban aturan yang diskriminatif.
"Menurut Setara Institute, ada 194 kasus kekerasan agama pada 11 bulan pertama 2015. Ini jumlahnya sama dengan total kasus sepanjang 2014. Ini menunjukkan bahwa kekerasan atas nama agama merupakan masalah serius," demikian laporan HRW yang diluncurkan Rabu (27/1/2016).
Selain masalah agama, Indonesia juga memiliki masalah soal hak perempuan dan anak perempuan. Salah satunya soal syarat calon polisi dan tentara perempuan yang menjalani 'tes keperawanan'.
Papua juga menjadi salah satu hal yang harus ditangani pemerintahan Jokowi. Kepolisian masih meminta wartawan asing untuk melamar surat jalan untuk mengunjungi Papua.
Lainnya, soal reformasi militer dan impunitas. Pemerintah sampai saat ini belum membentuk komisi rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM masa lalu, namun tak menjelaskan bagaimana komisi itu bekerja.
Masalah lain adalah hak penyandang disabilitas, yakni dengan banyaknya warga Indonesia penyandang disabilitas psikososial yang menghabiskan hidupnya dengan dipasung dalam rumah atau instansi tertentu.
Imigran dan pencari suaka, juga menjadi salah satu tantangan pemerintah saat ini. Hingga Agustus 2015, sedikitnya ada 13.110 migran di Indonesia yang berada dalam ketidakpastian karena Indonesia bukan bagian dari Konvensi Migran.
Terakhir adalah aktor utama internasional. Dalam hal ini, Amerika Serikat, mitra perdagangan yang penting bagi Indonesia, terus mencari hubungan militer yang lebih dekat dengan Indonesia. Dalam kunjungannya ke AS pada Oktober lalu, masalah HAM tak disinggung.
