Kabar24.com, JAKARTA – Pemerintah Swedia mulai memberlakukan kontrol identitas sebagai upaya untuk membatasi jumlah pengungsi yang memasuki negara tersebut.
Seperti terjadi pada Minggu (3/1), semua orang yang memasuki baik dengan bus, kereta api, ataupun kapal dari Denmark diperiksa dan akan ditolak jika dokumen yang dimilikinya tidak valid.
Meski diklaim sebagai salah satu negara yang dikenal paling ramah untuk para pengungsi perang, namun saat ini pihak Swedia menyatakan tidak bisa lagi mengatasi masuknya pengungsi dan migran yang melampaui batas.
Di tahun 2015, lebih dari 160.000 pengungsi asal Suriah, Irak dan Afganistan sehingga persediaan akomodasi untuk pendatang baru pun tidak bisa teratasi.
“Kita harus mengontrol masuknya para pengungsi. Mengontrol dokumen identitas adalah salah satu cara untuk mengatasinya,” ujar Morgan Johansson, Mentri Hukum dan Imigrasi, Desember silam.
Menurut Badan Migrasi Swedia, hampir 80% dari total jumlah pengungsi yang memasuki negeri itu tidak memiliki dokumen valid seperti paspor atau ID setara pada saat pengajuan aplikasi mereka.
Di lain pihak, Badan Pengungsi PBB UNHCR menyatakan bahwa pengungsi akan menghadapi kemungkinan tipis untuk bisa memasuki negara-negara di Eropa jika mereka mulai mengikuti langkah Swedia dan memberlakukan persyaratan masuk yang cukup ketat.
Mattias Axelson selaku juru bicara UNHCR di Eropa Utara mengatakan bahwa pemerintah harus memahami bahwa pengungsi berada di bawah ketegangan yang luar biasa dan ingatan untuk membawa dokumen identitas tidak selalu memungkinkan.
Selain pengungsi, pemberlakukan kontrol ID akan memiliki efek besar terhadap penumpang yang bepergian dari Denmak lantaran sekitar 70.000 orang akan menyebrangi jembatan Oresund setiap hari.
Rencana pemberlakukan kontrol identitas tersebut menuai banyak protes dari berbagai pihak.
Selain operator dan para penumpang, protes juga diungkapkan oleh kelompok-kelompok HAM.
Menurut mereka, kontrol ID adalah bagian dari langkah-langkah yang membatasi pengungsi mencari perlindungan.
Adanya peraturan kontrol ID itu berdampak pada jumlah pengungsi yang memasuki Swedia dalam beberapa pekan terakhir.
Sebelumnya pada bulan November 2015, Badan Migrasi Swedia menyatakan bahwa Swedia mampu memberikan perlindungan bagi semua pengungsi terutama bagi keluarga yang memiliki anak—anak.
