KABUT ASAP: Proyek atau Kebodohan Daerah?

Sejak hari Jumat (23/10/2015) Satelit Himawari mendeteksi adanya kabut asap tipis yang menutup langit Jakarta.

Paparan kabut asap tipis tersebut merupakan imbas dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Partikel halus dari asap tipis ini, tulis Antara, melayang di atmosfer pada ketinggian berkisar 1.000 hingga 3.000 meter.

Asap tipis di atas langit ibu kota tersebut akan terlihat lebih tebal pada pagi hari karena bercampur dengan kabut atau uap air.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera mengabarkan hal tersebut kepada masyarakat, baik melalui media massa maupun media sosial.

Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho situasi demikian baru terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini.

BNPB menyatakan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya paparan kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan tidak pernah meluas hingga ke Jakarta.

Karena itu, dia mengakui bahwa paparan kabut asap pada tahun ini lebih luas jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Meski demikian, kata dia, masyarakat tidak perlu merasa khawatir atas sebaran kabut asap tersebut hingga ke Jakarta.

"Tidak ada yang perlu khawatir dengan adanya sebaran asap tipis dari kebakaran hutan dan lahan tersebut. Sifatnya temporer dan mudah berubah setiap saat tergantung pada arah dan kecepatan angin," katanya.

Sebaran kabut asap yang berimbas hingga Jakarta tersebut, tambah dia, belum menurunkan kualitas udara di ibu kota.

"Kualitas udara di Jakarta saat ini masih menunjukkan tingkat normal hingga sedang," katanya.

Paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan memang terus meluas dalam beberapa waktu terakhir ini.

Bahkan, berdasarkan pantauan satelit diketahui bahwa sudah lebih dari tiga perempat wilayah Indonesia tertutup asap tipis hingga tebal.

"Berdasarkan pantauan satelit Himawari dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Minggu pukul 08.30 WIB terdeteksi bahwa lebih dari tiga perempat wilayah Indonesia tertutup asap," kata Sutopo.

Hanya wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulut, Maluku Utara, dan bagian utara Papua yang tidak tertutup asap.

Sutopo menjelaskan, sebaran kabut asap sangat tergantung pada arah angin.

Bahkan, sebaran kabut asap yang terus meluas, juga telah menurunkan kualitas udara di negara tetangga.

"Asap telah menyebabkan kualitas udara menurun di Filipina, Malaysia dan Singapura," katanya.

Karena itu, personel gabungan dari sejumnlah instansi terkait terus melakukan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

"Operasi pemadaman melalui udara seperti menggunakan bom air terus dilakukan, selain itu operasi pemadaman melalui darat juga terus dilakukan," katanya.

Meski demikian, dia mengakui bahwa dengan melihat skala kebakaran hutan dan lahan yang demikian luas akan sulit dipadamkan dalam rentang waktu sepekan atau dua pekan.

"Dengan skala kebakaran yang demikian luas tidak mungkin satu hingga dua minggu ke depan akan padam seluruhnya. Tapi semua ikhtiar kita lakukan bersama," katanya.

Dia menambahkan, hingga saat ini lebih dari 43 juta jiwa penduduk di wilayah Sumatera dan Kalimantan terpapar oleh kabut asap.

"Data ini hanya dihitung dari wilayah Sumatera dan Kalimantan," katanya.

Data tersebut, tambah dia, dianalisis dari peta sebaran asap dengan peta jumlah penduduk.

Dia menambahkan, bencana kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan adalah bencana buatan manusia.

"Dapat dikatakan akibat ulah manusia karena sebagian besar penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah disengaja," katanya.

Dengan demikian, tambah dia, bisa dikatakan pembakaran hutan dan lahan yang disengaja tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa.

Namun demikian, BNPB mengimbau semua pihak tidak saling menyalahkan.

"Sekarang saatnya kita tidak saling menyalahkan tapi bagaimana mengatasinya secara cepat, dan semua upaya tengah dilakukan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan," katanya.

Instruksi Presiden BNPB juga menyampaikan sejumlah instruksi Presiden Joko Widodo yang dijelaskan usai Rapat Terbatas Evaluasi Pengendalian Karhutla dan Penanganan Korban Asap seperti membantu bayi dan kelompok rentan.

Isi instruksi Presiden, kata Sutopo, antara lain meminta Menteri LHK Siti Nurbaya untuk tidak lagi memberikan izin di lahan gambut dan segera dilakukan revitalisasi.

Sementara bagi lahan yang sudah dibuka agar segera lakukan pengkajian atau review.

"Selain itu, Presiden menginstruksikan, ekosistem gambut yang belum dibuka jangan ada lagi yang dibuka juga tata kembali ekosistem gambut," katanya.

Untuk penanganan jangka pendek, lanjut Sutopo, Presiden meminta para menteri untuk terjun langsung ke lapangan.

"Proses evakuasi yang sudah disiapkan juga diminta agar segera dilaksanakan. Evakuasi tidak perlu ke luar kota atau daerah tapi bisa di daerah tersebut. Evakuasi dapat dilakukan di kantor bupati-wali kota atau kantor pemda untuk melayani bayi, anak-anak, dan kelompok rentan," katanya.

Presiden, tambah Sutopo, juga meminta untuk disiapkan ruangan dengan pembersih udara dan asap, pencegah masuknya asap ke ruangan dan layanan kesehatan masyarakat.

"Jika dievakuasi ke luar kota atau daerah akan sulit karena masyarakat masih harus bekerja," katanya.