Bisnis.com, JAKARTA--Ketua MPR, Zulkifli Hasan menegaskan penunjukan panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden, namun sebaiknya posisi puncak di ketentaraan itu digilir di antara angkatan yang ada.
Menurutnya, pihak lain tidak bisa mencampuri keputusan presiden terkait siapa yang akan menjabat kedudukan nomor satu di TNI itu.
"Kita tidak bisa ikut campur. Jadi soal Panglima TNI adalah mana yang terbaik menurut presiden sesuai dengan kondisi sekarang," ujar Zulkifli, Selasa (9/6/2015).
Namun demikian secara pribadi dia menyarankan sebaiknya Panglima TNI digilir di antara angkatan. Menurutnya, hal itu demi mengakomodir tradisi bergantian sebagai mekanisme tidak tercatat di internal TNI.
"Itu pendapat saya. Tapi hak tetap hak prerogatif presiden," kata Ketua Umum PAN tersebut.
Lebih lanjut Zulkifli mengatakan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, penunjukan Panglima TNI dilakukan bergantian antar matra. Tujuannya, agar semua matra merasa mendapat kesempatan.
"Itu kebijakan SBY. Sekarang, terserah Presiden Jokowi sesuai kondisi dan kebutuhan saat ini. Tapi, menurut saya, kalau alangkah baiknya jika semua mendapat kesempatan," katanya.
