Bisnis.com, JAKARTA -- Perundingan Post–Bali Work Programme (PBWP), sebagai salah satu keputusan dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke -9 Bali terancam macet akibat masih adanya keberatan dari negara maju perihal fasilitas negara berkembang yang dinikmati oleh emerging economies.
Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan dalam kerangka perundignan PBWP, Indonesia bersama dengan G-33 mengusulkan proposal special products dan special safeguard mechanism yang akan menjadi katup pengaman proses liberalisasi di sektor pertanian.
G-33 dan negara berkembang lainnya menginginkan agar perundingan pertanian didasarkan pada modalitas Rev-4 yang dihasilkan WTO pada Desember 2008. Namun, sejumlah negara maju a.l. Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan Uni Eropa mulai mencari cara untuk meninggalkan Rev-4 karena dianggap tidak lagi mencerminkan kondisi saat ini.
Menurut Rachmat, negara-negara tersebut berpendapat bahwa Rev-4 tidak lagi mencerminkan peningkatan peran dan beban yang harus ditanggung emerging economies yang perekonomiannya semakin membaik.
Modalitas Rev-4 mewajibkan negara maju melakukan pemotongan subsidi dan tarif lebih besar. Di sisi lain, emerging economies tetap diperlakukan sebagai negara berkembang yang hanya diminta memotong tarif dengan skala yang lebih kecil.
Sementara itu, sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang juga semakin menentang draft modalitas pada akses pasar produk-produk industri, yaitu Rev-3. Dua negara tersebut menganggap perundingan tidak lagi dapat menggunakan Rev-3 karena tidak sesuai dengan perkembangan dan modalitasnya terlalu rumit.
“Saat ini terdapat konstelasi di mana negara maju keberatan dengan fasilitas negara berkembang yang dinikmati oleh emerging economies,” kata Rachmat.
Dengan kondisi tersebut, sambung Rachmat, perundingan PBWP terancam macet dan adapun negara berkembang dengan least developed countries (LDCs) memiliki kepentignan besar untuk mempertahankan isu pembangunan dalam kerangka Doha Development pada KTM – 10 di Kenya. []
