Pemerintah Masih Lemah Terhadap LSM Asing

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah dinilai lemah terhadap lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing yang selalu menghembuskan isu miring terhadap industri kelapa sawit, batu bara maupun kehutanan di dalam negeri.

"Sudah lebih dari dua dekade, isu-isu miring yang dihembuskan Greenpeace dibiarkan mengganggu industri kelapa sawit, batu bara, dan kehutanan," kata Badan Legislasi DPR Firman Subagyo di Jakarta, (27/2) seperti dikutip Antara.

Jika hal itu dibiarkan, tambahnya, pangsa pasar yang besar dari industri Indonesia yang tengah mendunia nantinya dinikmati negara lain, apalagi, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di depan mata.

Firman mengimbau kepada Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian agar mengawasi dan menyelidiki aktivitas LSM yang mengusung kepentingan asing. 

"Jika ditemukan adanya aktivitas yang menganggu stabilitas nasional, pihak berwenang harus melakukan tindakan hukum," katanya

Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan, pemerintah harus melindungi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan industri kelapa sawit nasional dari provokasi LSM asing yang terbukti banyak merugikan bangsa ini dari segi sosial, ekonomi maupun pergaulan internasional.

"Pemerintah harus tegas dan mandiri dalam menerapkan kebijakan. Jangan terpancing untuk menari di atas gendang yang dimainkan LSM asing seperti Greenpeace," katanya.

Menurut Sofjan, dalam penanganan berbagai persoalan terkait industri dan lingkungan, pemerintah perlu bijaksana dan tidak pro hanya kepada kepentingan kelompok tertentu. 

Penggabungan Kementerian kehutanan dan lingkungan (LHK), lanjutnya, seharusnya memberi pengayaan dalam konteks tercipta lingkungan yang lebih baik serta tidak mengganggu investasi yang sudah ada. 

"Yang perlu didorong adalah agar industri wajib menerapkan tata kelola hutan yang lestari," kata Sofjan.

Saat ini, sejumlah agenda yang tengah "dimainkan" LSM asing di antaranya mengesankan industri kelapa sawit dan HTI sebagai perusak lingkungan terutama lahan gambut maupun kematian gajah di areal perkebunan sawit dan HTI. 

"Ada unsur provokasi seolah-olah kematian gajah akibat pembantaian yang dilakukan industri. Padahal bisa saja kematian gajah akibat sakit atau perburuan liar," tambah Sofjan.

Pengamat lingkungan hidup dan kehutanan Ricky Avenzora mengingatkan pemerintah perlu mencermati berbagai dinamika dan tidak terbawa dalam arus kelompok tertentu agar tercipta pencapaian yang signifikan.

Ricky mencontohkan, sebelum memutuskan untuk menghukum satu pihak, menjadi kewajiban pemerintah untuk terlebih dahulu membina. 

"Dalam konteks membina, pemerintah harus mengintrospeksi diri terlebih dahulu sebelum mengoreksi perusahaan sebagai subjek binaan," katanya.