Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri, kepala lembaga negara, dan kepala daerah di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten untuk secara khusus membahas banjir Jakarta.
Syamsul Maarif, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengatakan Presiden Joko Widodo ingin mendengar solusi penanggulangan banjir yang melanda Jakarta beberapa hari belakangan. Pasalnya, hingga kini jumlah pengungsi dari banjir Jakarta mencapai 5.986 jiwa.
"Sebenarnya kami sudah melakukan penanggulangan banjir dan longsor sudah sejak awal, makanya sudah ada peringatannya kan," katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Rabu (11/2/2015).
Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, mengatakan rapat terbatas mengenai banjir Jakarta kali ini akan melibatkan kepala daerah dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Hal itu untuk mendapatkan jalan keluar secara menyeluruh yang melibatkan daerah sekitar Jakarta.
Menurutnya, banjir kali ini disebabkan sistem saluran air yang kurang baik untuk mengantisipasi curah hujan yang tinggi. Pada 8 Februari 2015, curah hujan di Jakarta mencapai 170 milimeter per hari, dan meningkat jadi 361 milimeter per hari pada 9 Februari 2015.
"Menurut peringatan dari BMKG [Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika] banjir masih dapat terjadi hingga Maret 2015, karena banjir di hulu diperkirakan hingga Maret 2015," ujarnya.
Tangani Banjir Jakarta, Jokowi Panggil 3 Gubernur
Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri, kepala lembaga negara, dan kepala daerah di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten untuk secara khusus membahas banjir Jakarta.nn
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Lili Sunardi
Editor : Yusuf Waluyo Jati
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
55 menit yang lalu
MA Tolak Kasasi Sritex (SRIL), Status Pailit Inkrah!
59 menit yang lalu
Hasil Mukernas, MUI Minta Pemerintah Cabut Status PSN PIK 2
1 jam yang lalu