Bisnis.com, PEKANBARU--Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menilai tuntutan yang dilakukan Pemerintah Peru terhadap lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan Greenpeace terkait kerusakan pada situs kebudayaan di negara tersebut sangat tepat.
"Saya pikir, setiap aksi anarkis yang berakibat kerusakan apalagi sampai merusak tempat sakral harus mendapatkan sanksi hukum. Greenpeace seharusnya menyadari bahwa mereka harus membawa aksi damai," kata Herman di Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (16/12). Dia menanggapi Kementerian Kebudayaan Peru siap menuntut aktivis Greenpeace.
Sebelumnya para aktivis LSM tersebut dinilai telah merusak peninggalan kebudayaan dunia di negara itu saat konvensi PBB mengenai iklim dimulai di Ibukota Lima. Para aktivis Greenpeace telah masuk ke area terlarang situs purbakala yang terdapat lukisan purba berwujud burung kolibri (hummingbird) untuk berkampanye dengan meletakkan kain kuning besar bertuliskan "Time for Change! The Future is Renewable".
Akibat aktivitas itu, situs purbakala Peru rusak karena jejak-jejak kaki di tanah saat melakukan aksi kampanye mereka. Wakil Menteri Kebudayaan Peru Luis Jaime Castillo menyebut Greenpeace sebagai perusak lingkungan terekstrem (extreme environmentalism) karena mengabaikan tempat sakral bagi rakyat Peru dengan menggelar aksi protes di Nazca lines, sebuah situs kebudayaan dunia yang diakui .Bukan satu-satunya
Pengamat lingkungan dan kehutanan IPB, DR Recky Averoza mengatakan, kerusakan situs kebudayaan dunia yang diakui UNESCO di Peru bukan satu-satunya akibat dari aksi kampanye provokatif yang dilakukan Greenpeace.
Dalam berbagai kasus, tambahnya, banyak contoh pola tindakan Greenpeace yang anarkis bahkan tidak menghargai keselamatan dan jiwa manusia ketika memperjuangkan hal-hal yang mereka anggap benar.
"Jika keselamatan mereka dan jiwa orang lain saja tidak mereka hargai, apalagi hanya sekedar heritage. Jadi tidak salah jika Wakil Menteri Kebudayaan Peru Luis Jaime Castillo menjuluki Greenpeace sebagai `extreme environmentalism`," katanya.
Recky berpendapat, pernyataan petinggi negara Peru tersebut harus dimaknai dalam tiga perspektif berbeda namun terkait satu dengan lain. Dalam perspektif hukum, menurut dia, pernyataan Castillo menjadi langkah awal dari Pemerintah Peru untuk meminta ganti rugi kepada Greenpeace atas segala kerusakan yang terjadi di tempat sakral masyarakat Peru.
