KISRUH PPP: Suryadharma Ali Sebut Mba Moen Tetapkan Muktamar 30 Oktober

Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengatakan, Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair atau mbah Moen, telah menentukan pelaksanaan muktamar PPP dilakukan 30 Oktober 2014.

"Saya berharap secepat-cepatnya dilaksanakan agar perselisihan selesai. Beliau (mbah Moen) menyampaikan 30 Oktober itu hari Kamis pahing, merupakan hari baik," ujar Suryadharma Ali saat menghadiri pertemuan Ketua DPW PPP se-Indonesia yang turut dihadiri Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair, Jajaran Mahkamah PPP dan sejumlah pengurus DPP PPP di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (21/10/2014)

Suryadharma mengatakan, dalam pertemuan itu dirinya disebut oleh Maimoen Zubair sebagai Ketua Umum PPP. Ucapan mbah Moen itu menurut Suryadharma, menekankan bahwa posisi Romahurmuziy (Romi) selaku ketua umum tidak diakui.

"Mbah Moen mengatakan langsung bahwa muktamar di Surabaya itu ilegal. Mbah moen juga sudah menghubungi Kapolri, untuk meminta dikeluarkan izin pelaksanaan muktamar, dan insyaallah Kapolri akan mengeluarkan izin untuk pelaksanaan muktamar 30 Oktober yang rencananya di Hotel Sahid, Jakarta," ujarnya seperti dikutip Antara.

Menurut Suryadharma, muktamar 30 Oktober akan membahas antara lain, mengenai AD/ART, program kerja, pokok pikiran, serta dimungkinkan adanya pembahasan mengenai sikap politik PPP lima tahun ke depan.

"Pembahasan sikap politik itu bisa jadi pengukuhan ke Koalisi Merah Putih atau bisa jadi ada perubahan ke Koalisi Indonesia Hebat. Itu sepenuhnya wewenang muktamar, bukan wewenang Suryadharma Ali,"  tandasnya.

Dia menambahkan muktamar 30 Oktober akan mengundang Presiden Joko Widodo beserta seluruh ketua umum partai politik baik dari Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat, untuk didengarkan pokok-pokok pikirannya.

Menurutnya, muktamar  tersebut  juga akan mengundang kubu Romi dengan catatan Romi melepaskan jabatannya sebagai ketua umum terlebih dulu. Karena, kata dia, tidak mungkin ada dua ketua umum dalam satu muktamar.

"Logikanya juga kalau Romi merasa ketua umum, dia tidak akan hadir, karena dia seharusnya menganggap muktamar 30 Oktober ilegal," kata dia.

Berdasarkan catatan Bisnis, PPP kubu Romi menggelar Muktamar PPP ke-VIII di Surabaya tanggal 15-18 Oktober 2014, yang hasilnya menunjuk politisi PPP Romahurmuziy (Romi) menjadi Ketua Umum secara aklamasi. Seusai muktamar tersebut, Romi juga menyatakan PPP merapat ke kubu Jokowi.

Romi menyatakan telah mengundang kubu Suryadharma Ali dalam muktamar itu, namun yang bersangkutan tidak hadir.