DPR, Polri, & TNI Susun Skema Pengamanan Pelantikan Presiden

Bisnis.com, JAKARTA--DPR/MPR bersama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menyusun strategi pengamanan jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2014.

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan pengamanan tersebut mengedepankan langkah preventif dan persuasif untuk menghindari jatuhnya korban saat mengamankan berbagai gangguan selama acara pelantikan.

"Keamanan harus betul-betul soft untuk mewujudkan situasi yang kondusif," katanya, Jumat (10/10).

Dalam rapat yang digelar hari ini, didapat dua rencana pengamanan yakni jangka pendek dan jangka panjang.

Pengaman dengan skema jangka pendek ialah pengamanan pada jalannya pelantikan pada 20 Oktober.

Sementara itu, skema jangka panjang yakni konsep keamanan terpadu yang didukung oleh teknologi di lingkungan komplek gedung perkantoran MPR, DPR, dan DPD.

"Para Sekjen MPR, DPR, dan DPD akan berkumpul dengan pihak Kepolisian dan Kodam Jaya untuk menjadikan satu atap dalam pelaksanaan keamanan," jelasnya.

Meskipun pengamanan akan dilaksanakan dalam satu atap, namun sambungnya, tidak akan menghalangi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya ke parlemen.

Soal ancaman keamanan unjuk rasa pada saat pelantikan presiden nanti, jelas Setya, akan dihadapi aparat tanpa senjata api, akan tetapi memaksimalkan penggunaan water canon untuk menghalau aksi demonstrasi yang tidak tertib.

"Dijamin semuanya aman. Ini saatnya kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat Indonesia bahwa pelantikan ini diharapkan betul-betul lancar," tuturnya.

Pertemuan di Gedung Parlemen itu juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dua Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid dan E.E. Mangindaan, serta dua Wakil Ketua DPD, Ratu Hemas dan Farouk Muhammad.

Kemudian, Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen TNI Teddy Lhaksama dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono.

Pada kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Sutarman menyampaikan akan mengerahkan 22.000 personel polisi untuk mengamankan jalannya pelantikan presiden tersebut.

Selain 2.000 jajaran Polda Metro Jaya, kebutuhan 20.000 personel lainnya akan didatangkan dari tujuh Polda lainnya di Indonesia.

"Ada tujuh Polda kami tarik ke sini di antaranya Polda Jateng, Polda Jabar, Polda Jatim, Polda Lampung, Polda Sumatra Selatan, dan Polda Kalimantan Barat," paparnya.

Jumlah kekuatan itu, jelas Sutarman, sesuai dengan prediksi yang dilakukan kepolisian atas kemungkinan kerawanan yang dapat terjadi dalam pengambilan sumpah presiden.

Pengamanan pelantikan presiden ini merupakan bagian dari Operasi Mantap Brata 2014, yang dimulai dari pengamanan pemilihan legislatif beberapa bulan lalu.

Pengamanan terbagi dalam empat ring, yakni ring I sekitar gedung DPR/MPR RI, ring II seputar halaman, ring III akses jalan menuju gedung DPR/MPR RI, dan ring IV di beberapa pusat perekonomian di Jakarta.

Adapun target dari operasi tersebut terdiri dari empat bagian yakni orang, benda, lokasi, dan kegiatan.

"Mudah-mudahan kami tidak perlu sampai gunakan kekuatan di ring 4," ujar Sutarman.