Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Harian Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan mengatakan PD belum membicarakan apakah ada sanksi yang akan diberikan kepada Ruhut Sitompul terkait dengan dukungannya kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Syarief menyebutkan, saat ini fokus PD adalah memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden 9 Juli.
"Saat ini kami belum memikirkan sanksi terhadap Ruhut, kami mikir pilpres dulu. Yang penting sukseskan dulu pilpres mendatang," ucap Syarief di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (30/6/2014).
Di dalam PD, lanjut Syarief, ada ketua dewan kehormatan dan mekanisme internal yang akan memproses dan memutuskan apakah Ruhut akan diberikan sanksi dan dalam bentuk apakah sanksi tersebut. "Kalau sudah ada keputusan, nanti pada saatnya akan kami sampaikan," tambahnya.
Pada kesempatan ini, Menteri koperasi dan UKM tersebut juga menjelaskan bahawa tidak ada restu yang diberikan Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono kepada Ruhut.
"Saya sampaikan bahwa tidak ada restu yang disampaikan Pak SBY terhadap kepindahan Ruhut ke Jokowi-JK," tandas Syarief.
Sebelumnya diberitakan, kader Partai Demokrat Ruhut Sitompul mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-JK pada Senin (23/6/2014). Ruhut mengatakan dirinya sudah meminta izin dari Presiden SBY selaku Ketua Umum PD untuk mendukung Jokowi-JK.
Sementara itu, elite PD sebagian besar memilih mendukung Prabowo-Hatta dan DPP PD pada sore hari ini telah resmi mengumumkan untuk mendukung pasangan nomor satu itu.
Ruhut Dukung Jokowi-JK, Partai Demokrat Belum Pikirkan Sanksi
Ketua Harian Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan mengatakan PD belum membicarakan apakah ada sanksi yang akan diberikan kepada Ruhut Sitompul terkait dengan dukungannya kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Annisa Sulistyo Rini
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
13 jam yang lalu
Ada yang Masuk & Borong Jumbo Saham PGAS Jelang Tutup 2024
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
41 menit yang lalu
KPK Duga Pengadaan LNG Pertamina 2013-2014 Tidak Disertai Kajian dan Studi
3 jam yang lalu
Legislator PKS Protes Sekolah Internasional Kena PPN 12%
5 jam yang lalu