Bisnis.com, BANJARBARU - Kalangan DPR segera membawa wacana penghapusan Ujian Nasional tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ke parlemen untuk dibahas.
"Wacana penghapusan UN bagi SD dan SMP akan kami bawa ke tingkat lebih lanjut sehingga bisa sepenuhnya direalisasikan," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Syamsul Bachri, di sela peninjauan pelaksanaan UN di SMPN 11 di Jalan Golf Kecamatan Landasan Ulin dan SMPN 1 Banjarbaru Jalan A Yani KM 34, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (5/5/2014).
Pelaksanaan UN baik tingkat SD maupun SMP sederajat, paparnya, bukan untuk mencari kelulusan akhir sekolah bagi siswa melainkan sebagai langkah pemetaan guna mengetahui kualitas pendidikan.
Menurut dia, lulus atau tidaknya siswa setelah mengikuti UN tidak bisa dijadikan patokan kualitas pendidikan apalagi kualitas siswa antara Pulau Jawa dan provinsi lainnya.
"Materi UN disamakan se-Indonesia sementara kualitas pendidikan antar satu daerah dengan daerah lainnya berbeda sehingga tentu persentase kelulusan lebih tinggi di daerah yang kualitasnya sudah bagus," ungkapnya.
Oleh karena itu, pihaknya mewacanakan penghapusan UN bagi murid SD dan siswa SMP dengan menyerahkan ujian ke daerah masing-masing sehingga materi soal ujian disesuaikan kualitas setempat.
"Daerah melalui dinas pendidikan dan unsur terkait lainnya yang lebih berperan dalam menyusun soal-soal yang diujikan. Tentunya disesuaikan kualitas pendidikan sehingga seluruh siswa bisa menjawab soal".
Dia menegaskan penghapusan UN bagi SD dan SMP itu juga sejalan dengan program nasional pemerintah yakni wajib belajar sembilan tahun sehingga seluruh peserta didik harus lulus dari sekolah hingga SMP. (ant/yus)
