Bisnis.com, SYDNEY – Pemerintah Australia menyatakan perlu membagi beban utang anggaran negara per 13 Mei mendatang.
Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyampaikan hal ini setelah jejak pendapat mengemukakan bahwa Abbott melanggar janjinya atas pajak.
“Anggaran yang kuat adalah dasar negara yang kuat. Masyarakat Australia akan mengelola utang publik,” kata Abbott, seperti dikutip Bloomberg, Senin (5/5/2014).
Pada Minggu (4/5/2014), surat kabar lokal Australia Sunday Telegraph memuat jejak pendapat yang menyatakan bahwa 72% masyarakat yang disurvei menilai peningkatan retribusi pada pajak penghasilan merupakan bentuk pelanggaran janji yang dilakukan Abbott.
Australia yang merupakan negara dengan level utang publik terendah kedua di antara negara-negara berkembang, tengah menyoroti usia pensiun masyarakatnya, biaya kunjungan dokter, dan memangkas badan pemerintah untuk menghemat setidaknya 114 miliar dolar Australia dari prediksi defisit untuk jangka waktu 4 tahun hingga Juni 2017.
Penghematan fiskal harus dilakukan di saat yang sama ketika perusahaan pertambangan juga memotong kembali proyek mereka, untuk meredakan permintaan domestik dan menekan bank sentral untuk mempertahanakan biaya pinjaman rendah.
Abbott belum mengonfirmasi maupun menyangkal mengenai kapan pemerintah akan mengenakan pungutan. Pada 29 April lalu, Adelaide Advertiser menyampaikan bahwa pungutan ditentukan sebesar 1% pada pemasukan lebih dari 80.000 dolar Australia per tahun. Namun media massa tersebut tidak menyebutkan dari mana mendapatkan informasi tersebut.
“Saya tidak akan menyangkal bahwa akan ada pihak yang dikecewakan. Tidak ada yang suka dengan keputusan sulit,” kata Abbott.
Minggu (4/5) pemimpin oposisi pemerintah Australia menyampaikan bahwa bahwa susunan anggaran telah menetapkan prioritas yang salah. “Masyarakat Australia tidak mau membayar peningkatan pajak untuk Tony Abbott,” kata Bill Shorten.
