Bisnis.com, PALEMBANG- Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumsel Babel mulai menggarap wajib pajak di pedesaan dengan melaksanakan program Pajak Masuk Desa sejak tahun ini. Langkah pertama adalah penyuluhan perpajakan dengan mengandeng mahasiswa praktik atau KKN dari Universitas Sriwijaya.
Resty Edawaty, Kabid Penyuluhan dan Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumsel Babel, mengatakan potensi perpajakan dari pedesaan sangat besar di Sumsel dan Babel karena perekonomian daerah itu yang didominasi oleh perkebunan dan pertambangan yang kegiatan operasionalnya ada di pedesaan.
"Kami memulai dengan penyuluhan yang melibatkan perguruan tinggi. Selama ini masyarakat pedesaan baru paham soal pajak PBB, padahal sebagai daerah basis perkebunan, masyarakat desa di Sumsel memiliki tingkat pendapatan yang tinggi," ujarnya kepada Bisnis, Senin (22/7/2013).
Dia menambahkan masyarakat pedesaan di Sumsel akan dibina menjadi masyarakat sadar pajak sehingga dalam beberapa waktu ke depan sudah mulai membayarkan pajak penghasilan secara suka rela.
Untuk mendukung kegiatan itu, Ditjen Pajak akan menyebarkan buku saku pajak ke desa-desa lokasi penyuluhan. "Percontohan yang kami mulai sejak awal Juli ini adalah Kecamatan Talang Kelapa dan Sembawa. Kegiatan ini akan kami lanjutkan di sejumlah tempat, dan kegiatan rutin tahunan."
Sebelumnya, Kanwil Pajak Sumsel Babel mencatat penerimaan pajak 2012 hanya Rp8,5 triliun, gagal memenuhi target Rp8,9 triliun.
Resti mengatakan dari berbagai jenis pajak yang disetor oleh wajib pajak wilayah itu, hanya pajak bumi dan bangunan yang tercapai 100%. “Sisanya seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambangan nilai (PPN) tidak mencapai 100%, sehingga total realisasinya hanya 95,23%,” katanya.
Menurut Resti, realisasi penerimaan pajak itu sebetulnya tumbuh 28% jika dibanding 2011 yang sekitar Rp7 triliun meski tidak mencapai target 2012.
Dia mengemukakan tidak terpenuhinya angka penerimaan dari target yang ditetapkan itu, tidak terlepas dari merosotnya harga sektor usaha pertambangan batu bara dan timah. Hampir 30% penerimaan pajak berasal dari sektor tersebut.
