PILKADA JATENG 2013: Hasil Verifikasi KPK, Harta Hadi Prabowo Rp14,5 Miliar

BISNIS.COM,SEMARANG – Hasil verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)  Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap calon gubernur Jateng 2013 Hadi Prabowo mencapai Rp14,5 miliar.
 
Namun, dalam verifikasi yang dilakukan dua petugas KPK selama kurang lebih dua tersebut sempat ditemukan koreksi atau selisih sekitar Rp400 juta dari yang dilaporkan sebelumnya.
 
“Dari verifikasi dokumen dan lapangan, hasil LHKPN beliau (Calon Gubernur Jateng 2013, Hadi Prabowo-red) ditaksir mencapai sekitar Rp14,5 miliar. Tadi ada sedikit koreksi atau selisihnya sekitar Rp400 juta karena ada beberapa rekening yang lupa dilaporkan dan penambahan sejumlah emas,” kata petugas KPK, Heri Nurudin, Selasa (23/4).
 
Harta kekayaan sebesar Rp14,5 miliar milik calon gubernur Jateng Hadi Prabowo hasil verifikasi dua petugs KPK yang dilakukan di Jalan Singotoro Raya Nomor 9 RT 02 RW 04, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candi Sari, Semarang itu berwujud harta tidak bergerak, harta bergerak, logam mulia, serta surat utang piutang.
 
“Untuk detail dan resminya akan diumumkan pada 2-3 Mei 2013 oleh KPU,” tuturnya.
 
Calon Gubernur Jateng 2013 Hadi Prabowo mengatakan semua harta kekayaannya telah diklarifikasi dan dicocokkan dengan data-data pendukung yang dimiliki petugas KPK.
 
Dia  juga mengakui ada sedikit perbedaan dari hasil verifikasi dengan yang dilaporkannnya karena ada yang kelupaan dimasukkan dalam laporan.
 
“Iya tadi ada perbedaan sedikit karena lupa dimasukkan dalam laporan kekayaan,” ujarnya.
 
Menurut Hadi Prabowo yang sebelumnya menjabat Sekda Jateng itu, pemeriksaan harta kekayaan dilakukan sebagai wujud akuntabilitas, sehingga nantinya seorang pemimpin, birokrat, dan seluruh masyarakat memahami apa yang menjadi kepemilikannya.
 
Seperti diketahui, Hadi Prabowo yang berpasangan dengan Don Murdono sebagai calon wakil gubernur untuk maju dalam Pilgub Jateng pada 26 Mei mendatang itu, diusung koalisi enam partai politik, yakni PKS, PKB, Gerindra, Hanura, PPP, serta PKNU.