Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi Thailand memberhentikan Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra, Jumat (29/8/2025). Dia dinyatakan terbukti melanggar etik terkiat dengan percakapannya yang bocor dengan mantan PM Kamboja, Hun Sen.
Dilansir Reuters pada Minggu (31/8/2025), percakapan antara Hun Sen dan putri dari mantan PM Thailand, Thaksin Shinawatra itu terjadi Juni 2025. Percakapan dilakukan sebelum kedua negara terlibat konflik senjata selama lima hari lamanya beberapa waktu lalu.
Pemberhentian Paetongtarn (39), yang juga merupakan PM termuda Thailand dengan waktu kekuasaan singkat ini, menjadi upaya terkini dalam melengserkan dinasti kelurga Shinawatra di negara tersebut. Paetongtarn juga diketahui merupakan PM keenam dari dinasti politik Shinawatra, yang dilengserkan oleh lembaga militer maupun yudikatif sepanjang pertarungan kekuasaan elit selama dua dekade terakhir.
Atas putusan MK Thailand, jalan menuju pelaksanaan pemilihan umum untuk PM baru terbuka lebar. Apalagi, partai Pheu Thailand yang mendukung Paetongtarn kini kehilangan daya tawar dan hanya menguasasi aliansi mayoritas partai politik yang sangat tipis.
Salah satunya yakni Partai Bhumjaithai yang sebelumnya telah keluar dari koalisi pemerintahan muncul sebagai kandidat terkuat untuk membentuk pemerintahan baru, setelah beberapa jam dari putusan mahkamah.
Pimpinan partai yakni Anutin Charnvirakul, kini tengah berkeliling Bangkok dan menghimpun dukungan dari partai-partai politik, dengan janji untuk turut membubarkan parlemen dalam waktu empat bulan.
Baca Juga
Sebelumnya, Paetongtarn yang merupakan orang baru di kancah perpolitikan nasional secara tiba-tiba muncul ke tampuk kekuasaan usai pemberhentian Srettha Thavisin, yang juga diputuskan oleh MK Thailand.
Dengan demikian, putusan mahkamah yang memberhentikan pimpinan pemerintahan selama dua kali berturut-turut itu turut menimbulkan ketidakpastian terhadap buntunya perpolitikan, sejalan dengan keluhan masyarakat terhadap reformasi yang tertunda serta ekonomi yang melambat.
Sementara itu, Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu lama dari Thailand telah mengeluarkan pernyataan dan menegaskan komitmen hubungan antara kedua negara.
"Kami tetap berkomitmen terhadap aliansi dan kemitraan AS-Thailand. Amerika Serikat dan Thailand telah memiliki kesamaan sejarah, kepentingan dan nilai-nilai yang akan terus mempersatukan untuk kebaikan kedua negara," demikian pernyataan resmi juru bicara Departemen Luar Negeri AS, dikutip Reuters.
Adapun, formasi putusan halim yang melengserkan Paetongtarn dari kekuasaan yakni 6-3, di mana mayoritas hakim konstitusi merumuskan bahwa anak Thaksin Shinawatra itu telah menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan negara. Dia juga dinyatakan telah merusak reputasi Thailand.
"Atas hubungan pribadi yang tampak sejalan dengan Kamboja, pihak tertuduh secara konsisten berkehendak untuk mengikuti atau bertindak sejalan dengan keinginan pihak Kamboja," bunyi putusan tersebut.
Kendati demikian, Paetongtarn tetap meminta agar seluruh partai politik bekerja sama dalam membawa stabilitas di negara tersebut.
"Apa yang saya inginkan adalah untuk keamanan dari jiwa masyarakat, baik itu prajurit maupun sipil. Saya berniat untuk melakukan apapun yang saya bisa untuk melindungi nyawa mereka sebelum kekerasan terjadi," ujarnya.
Kandidat Pengganti Paetongtarn
Secara historia, Paetongtarn menjadi PM kelima dalam 17 tahun yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi. Lembaga yudikatif itu memiliki peran penting dalam perebutan kekuasaan dengan pemerintahan keluarga Shinawatra serta hubungan antara kelompok elit konservatif serta jenderal-jenderal royalis.
Sebelum adanya pemerintahan baru, maka Wakil PM Phimtan Wechayachai akan mengambil alih peran kepemimpinan sampai dengan sesi sidang yang akan dilakukan parlemen pada 3-5 September.
Phumtam mengeklaim koalisinya masih utuh dan menyepakati kandidat PM dari Partai Pheu. Ada lima orang yang dinyatakan memenuhi syarat, dan hanya satu orang berasal dari partai tersebut yakni Chaikasem Nitisiri (77). Dia merupakan mantan jaksa agung dengan pengalaman terbatas di kabinet pemerintahan.
Tokoh lain yakni Prayuth Chan-ocha yang sebelumnya telah pensiun dari politik, dan memimpin kudeta terhadap Partai Pheu yang memimpin pemerintahan pada 2014 lalu. Kemudian, ada juga mantan Wakil PM Anutin.
