Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Brunei Darussalam pada Rabu (14/5/2025).
Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pesawat yang membawa Presiden Ke-8 RI beserta rombongan terbatas lepas landas menuju Bandar Udara Internasional Brunei, Bandar Seri Begawan pada pukul 07.00 WIB.
Keberangkatan Presiden menuju Brunei Darussalam dilepas oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, serta Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Erwin Sugiandi.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan bahwa di Brunei Darussalam, Prabowo akan menerima sambutan kenegaraan dari Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan.
Setelahnya, Prabowo dan Sultan Hassanal Bolkiah akan mengadakan pertemuan bilateral bersama dengan para delegasi dari masing-masing negara.
Selain itu, dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo juga akan menerima penganugerahan Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam “Darjah Kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati” (D.K.) dari Sultan Hassanal Bolkiah.
Baca Juga
Rangkaian kunjungan ini akan ditutup dengan jamuan santap siang kenegaraan oleh Sultan Hassanal Bolkiah kepada Presiden Prabowo.
"Penganugerahan Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam ini diberikan oleh Kesultanan Brunei sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada kepala negara dan pemimpin dunia yang dianggap berjasa dalam memajukan hubungan kerja sama dengan Brunei Darussalam," katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/5/2025)
Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Brunei Darussalam telah berlangsung lama dengan terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara lebih dari 40 tahun lamanya.
Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Sultan Hassanal Bolkiah hari ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara kedua negara di berbagai bidang strategis.
Dalam Kunjungan kenegaraan ke Brunei Darussalam, Presiden Prabowo didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
