Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) meninjau langsung titik rawan aksi premanisme di Jawa Timur, terkhusus di area Pelabuhan Tanjung Perak dan Pertamina Integrated Terminal Surabaya.
Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, menyebut peninjauan ini dilakukan dalam rangka menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas premanisme hingga pungutan liar (pungli) yang marak terjadi di beberapa titik di Jawa Timur.
“Sesuai dengan arahan Bapak Menko Polkam, pemerintah ingin memastikan bahwa operasi pemberantasan premanisme ini berjalan nyata dan berdampak bagi masyarakat, sehingga kami terjun langsung,” ungkapnya melalui keterangan tertulis yang dikutip Minggu (11/5/2025).
Dari peninjauannya, Marsda Eko membeberkan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan aktivitas percaloan yang acap kali dimanfaatkan oknum untuk melakukan pungli terhadap calon penumpang.
Sebab itu, dia menyarankan agar dilakukannya penguatan petugas kemasan khususnya pada malam hari. Kemudian, menurutnya koordinasi dan sinergi antara Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Utama dan Pelindo perlu dilakukan secara rutin.
“Selain itu, perlu adanya pemasangan CCTV di titik-titik rawan. Untuk masyarakat, kalau ada calo atau pungli, laporkan segera,” tegasnya.
Baca Juga
Sementara itu, untuk di Pertamina Integrated Terminal Surabaya ternyata ditemukan adanya indikasi keterlibatan pihak luar dalam distribusi logistik melalui jalur informal.
“Misalnya dengan menawarkan jasa pengawalan, pemindahan barang, atau pengurusan dokumen secara informal di luar prosedur resmi,” jelas Marsda Eko.
Untuk mengatasi hal tersebut, dia menegaskan perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas non-resmi di sektor ini, terlebih Pertamina Integrated Terminal Surabaya adalah tempat penyimpanan besar produk BBM dan LPG di Jawa Timur.
“Perlu adanya peningkatan pengawasan internal dan eksternal di lingkungan ini, termasuk verifikasi ketat terhadap jalur distribusi logistik,” saran Marsda Eko.
Sebagaimana diketahui, Istana Kepresidenan tengah menunjukkan sikap serius dalam merespons meningkatnya keresahan masyarakat dan dunia usaha terhadap aksi-aksi premanisme.
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto cukup resah dengan fenomena premanisme. Prabowo juga telah melakukan koordinasi langsung dengan Kapolri serta Jaksa Agung untuk mencari jalan keluar.
Merespons hal tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menyatakan siap menjalani arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menangani permasalahan premanisme yang menimbulkan keresahan masyarakat dan dunia usaha.
Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menuturkan pihaknya menyambut baik hal tersebut dan siap bekerjasama dengan instansi terkait untuk menangani premanisme.
“Kejaksaan menyambut baik dan siap menjalankan arahan Bapak Presiden serta bekerjasama dengan Polri dan instansi terkait baik di pusat maupun di daerah dalam pembinaan ormas dan penanganan masalah premanisme,” terangnya kepada wartawan, di Jakarta, dikutip Minggu (11/5/2025).
