Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah bersinergi dengan pemerintah pusat untuk percepat kesejahteraan masyarakat.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengatakan peran pemerintah pusat tidak hanya sebagai pengawas saja, melainkan juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Bima mengemukakan sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem kesatuan yang menitikberatkan pada kerja sama dan sinergi antar pemerintah.
“Sinkronisasi, akselerasi, dan sinergi adalah fokus utama Kementerian Dalam Negeri hari ini," tuturnya dikutip, Minggu (27/4/2025).
Bima membeberkan banyak daerah yang menunjukkan capaian membanggakan, namun masih ada daerah yang memerlukan pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat.
Maka dari itu, Bima menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, mampu membangun ekosistem ekonomi kreatif sekaligus menciptakan kemudahan berusaha.
Baca Juga
“Kepemimpinan dengan cara pandang yang sekarang harus jauh lebih inovatif, lebih kolaboratif dengan membangun kerja sama dengan semua stakeholders," katanya.
Dia menjelaskan otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.
Bima juga mengingatkan, setelah 29 tahun pelaksanaan otonomi daerah, momen ini perlu menjadi ajang refleksi dan evaluasi bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kita jangan pernah lupa, untuk apa itu otonomi daerah itu ada. Otonomi daerah adalah untuk kesejahteraan dan pemerataan,” ujarnya.
