Bisnis.com, JAKARTA -- Setumpuk tantangan akan menjadi pekerjaan rumah bagi kepala daerah yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025) kemarin.
Kemampuan fiskal yang relatif terbatas karena kebijakan efisiensi Presiden Prabowo yang memangkas anggaran transfer ke daerah lebih dari Rp50 triliun akan berdampak kepada proses realisasi janji-janji politik kepala daerah.
Di sisi lain, memanasnya tensi politik pasca penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dan sikap Megawati Soekarnoputri yang langsung menarik kepala daerahnya dari kegiatan retret di Magelang, juga berpotensi menghambat proses koordinasi antara pusat dengan daerah.
Kendati kalah dan kehilangan basis pada Pilkada 2024, sejumlah politikus PDIP berhasil menempati daerah-daerah starategis. Pramono Anung dan Rano Karno, misalnya, dua kader PDIP itu berhasil memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Mereka juga telah dilantik Prabowo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur kemarin.
Jakarta memiliki peran strategis karena segera disulap sebagai kota global usai kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara. Wilayah Jakarta tercatat sebagai pusat perdagangan dan pusat keuangan di Indonesia. Pada tahun 2024 lalu, sektor perdagangan dan keuangan berkontribusi masing-masing sebesar 18% dan 11,09% ke produk domestik regional bruto (PDRB) Jakarta.
Lantas bagaimana para kepala daerah merespons tantangan tersebut?
Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung menegaskan akan mendukung program pemerintah pusat yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rlaabimung Raka.
Baca Juga
Selain itu, dia juga akan mewujudkan visi dan misinya untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global serta pusat perekonomian utama Indonesia yang berkelanjutan.
Visi misi tersebut disampaikan dalam pidato perdananya pada rapat paripurna DPRD Daerah Khusus Jakarta dalam rangka penyampaian visi dan misi Gubernur periode 2025–2030, Kamis (20/2/2025).
"Misinya adalah Jakarta kota global dan pusat perekonomian utama di Indonesia yang berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh warganya. Misinya adalah mewujudkan masyarakat megapolitan yang berdaya dan sejahtera. Mewujudkan pusat ekonomi inovatif dengan pembangunan dan akses sumber daya yang merata," jelasnya dalam kesempatan tersebut.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun manajemen kota modern yang akuntabel dan responsif, menciptakan ruang kota yang layak huni dan berkelanjutan, hingga meningkatkan konektivitas dan sinergi dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya.
Meski demikian, Pramono menyadari bahwa visi-misi yang dibuat belum cukup baik, jika tidak direalisasikan di lapangan. "Bapak-Ibu sekalian, visi misinya pasti baik. Bagaimana dengan operasional pelaksanaannya di lapangan, itulah yang akan menjadi pekerjaan kita bersama sehari-hari untuk bisa mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan," jelasnya.
Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan perkotaan yang masih tertunda.
"Agenda terpenting untuk menyelesaikan tantangan perkotaan dan perbaikan fundamental Jakarta, seperti akses penataan pemukiman, masalah air, masalah banjir, masalah polusi, masalah kemacetan, dan berbagai masalah fundamental inilah yang nantinya akan menjadi tugas kita bersama sehari-hari," jelasnya.
Jabar Mulai Efisiensi
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeklaim akan melakukan efisiensi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp5,5 triliun.
Dedi mengatakan, efisiensi anggaran dalam bentuk realokasi maupun refocusing anggaran daerah itu sudah dikaji melalui tim transisi yang disiapkan untuk membantunya sejak terpilih sebagai Gubernur Jabar di Pilkada 2024.
Dia menjelaskan bahwa efisiensi yang dilakukan oleh timnya bukan berbentuk pemotongan, melainkan pengalihan anggaran belanja dari pos-pos yang dinilai tidak penting menjadi penting. Politisi Partai Gerindra itu menyebut kajiam efisiensi itu sudah dilakukan sejak sebulan yang lalu.
"Dari perhitungan pembiayaan anggaran kami dapatkan mata anggaran yang diubah dari belanja tidak penting jadi penting, per tadi malam itu mencapai Rp5,5 triliun. Dan kita bisa mencapai Rp6 triliun dalam waktu dua hari ke depan sambil melakukan kegiatan retret di Magelang," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Mantan anggota DPR RI itu lalu memerinci ke mana saja uang Rp5,5 triliun hasil realokasi anggaran Pemprov Jabar tersebut akan dialihkan.
Pertama, belanja untuk pembangunan ruang kelas SMA. Anggaran yang awalnya Rp60 miliar ditambah menjadi Rp1,2 triliun untuk membangun 3.333 ruang kelas baru, sekila baru serta pembebasan tanah sekolah dalam dua tahun ke depan.
Kedua, untuk menambah belanja infrastruktur jalan dari awalnya hanya Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun. Ketiga, untuk belanja listrik untuk ratusan ribu warga miskin. Anggarannya ditambah dari awalnya Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar.
Keempat, renovasi rumah warga miskin sebanyak dengan biaya Rp40 juta sampai dengan Rp60 juta per unit rumah. Anggarannya bakal ditambah dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar berkat realokasi yang dilakukan.
Kelima, untuk membangun rumah sakit dan puskesmas baru, serta mobil ambulans sekitar 200 unit di daerah terpencil. "Ini adalah orientasi soal efisiensi bukan memotong anggaran. Tapi pengalihan anggaran," paparnya.
Dedi lalu mengungkap beberapa pos anggaran yang dialihkan untuk sejumlah belanja-belanja tersebut. Misalnya, anggaran untuk perjalanan dinas berbau pilnik maupun studi banding hingga seminar.
Selain itu, dia mengaku menemukan sejumlah besaran pos anggaran yang tidak sesuai. Misalnya, adanya anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah senilai Rp730 miliar, sedangkan untuk pembangunan kelas baru hanya Rp60 miliar. Lalu, ada juga anggaran baju dinas dan kunjungan luar negeri yang diputuskan untuk ditiadakan.
"Misalnya anggaran baju dinas saya dihapus, anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat Rp150 juta lebih dinolkan, anggaran kunjungan luar negeri Rp1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas Rp1,8 miliar disisain hanya Rp700 juta. Hilang hampir 40%," paparnya.
