Bisnis.com, JAKARTA – Fasilitas mewah menjadi salah satu alasan segelintir orang berlomba-lomba menduduki kursi parlemen. Di Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendapatkan fasilitas tunjangan mulai dari rumah dinas, mobil, listrik, pajak, hingga beras.
Mengutip dari BBC News Indonesia, Sabtu (5/10/2024), lain halnya yang terjadi di parlemen Swedia. Negara dengan ibu kota Stockholm tersebut tidak memberikan tunjangan berupa rumah dinas atau tunjangan untuk membeli mobil.
Anggota parlemen dari Partai Sosial Demokrat di Swedia Per-Arne Hakansson menyampaikan, para anggota DPR hidup bersahaja di negaranya. Para wakil rakyat, tidak berbeda dengan warga kebanyakan.
"Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistemewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi. Yang membuat kami istimewa adalah kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan negara," ujarnya.
Hakansson menuturkan bahwa parlemen hanya memiliki tiga mobil dinas berjenis Volvo S80, dan ini hanya diperuntukkan untuk ketua dan tiga wakilnya dan hanya boleh dipakai untuk tugas-tugas parlemen, bukan dari kantor ke rumah.
Untuk urusan mobilitas, anggota DPR boleh menggunakan semua trasportasi umum secara cuma-cuma. Satu-satunya pejabat tinggi negara yang punya mobil dinas adalah Perdana Menteri Swedia.
Urusan gaji, Anggota DPR Swedia menerima sekitar US$6.900 atau sekitar Rp106,8 juta per bulan (kurs Rp15.485 per dolar AS), setengah dari anggota Kongres Amerika Serikat yang menerima gaji US$14.000. Untuk diketahui, gaji rata-rata di Swedia adalah US$2.800.
Sementara itu, anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan di luar ibu kota Stockholm boleh mengklaim semacam tunjangan harian yang besarannya sekitar US$12.
Bahkan, sebelum 1957, para anggota DPR Swedia tidak digaji. Setelah 1957, pemerintah memutuskan untuk menggaji anggota DPR antara lain dengan tujuan orang tertarik untuk masuk parlemen. Meski demikian, pada saat yang sama, banyak pihak juga menginginkan agar gaji anggota DPR ini tak terlalu tinggi
Adapun, rumah dinas bagi anggota DPR di Swedia berbentuk apartemen sempit, dan hanya diperuntukkan bagi anggota yang berasal dari luar Stockholm. Pasangan atau anggota keluarga yang menginap harus membayar.
Hakansson menempati kamar studio seluas kurang dari 46 menter persegi. Satu kamar, tanpa mesin cuci atau mesin pencuci piring.
"Tunjangan hanya semata-mata untuk anggota DPR, bukan untuk pasangan atau anggota keluarga yang lain," kata pejabat parlemen Anna Aspegren.
Jika tak ingin tinggal di apartemen mungil ini, para anggota boleh menyewa properti lain dengan syarat uang sewanya tak melebihi US$820 (Rp11,6 juta) per bulan. Untuk ukuran Stockholm, tunjangan uang sewa ini tergolong rendah.
Di tingkat daerah, upaya penghematan lebih besar lagi. Sekitar 94% anggota dewan kota atau dewan daerah tak menerima gaji kecuali bagi mereka yang masuk menjadi anggota komite eksekutif, yang menerima gaji baik karena bekerja penuh waktu atau paruh waktu.
"Ini adalah pekerjaan sukarela yang bisa kita lakukan di waktu senggang kita," kata anggota dewan kota Stockhom, Christina Elffors-Sjodin.
Fasilitas Mewah Anggota DPR di Indonesia
Usai pelantikan anggota DPR periode 2024-2029, muncul rencana pemberian tunjangan rumah, karena adanya kebijakan penghapusan rumah dinas bagi anggota parlemen.
Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyampaikan Nantinya, setiap anggota boleh mengelola tunjangan rumah sebagai ganti rumah jabatan yang dikembalikan ke negara.
Sekjen DPR lebih memprioritaskan untuk mendapatkan patokan harga hunian layak dengan tiga kamar. Sehingga, dia menekankan bahwa membutuhkan kehati-hatian dalam penentuan jumlah tunjangan pengganti rumah dinas.
Apalagi, setiap tahun, anggaran rumah dinas bakal terus berfluktuasi sehingga perlu adanya evaluasi mengikuti harga pasar.
"Tidak ada pertanggungjawaban, mereka diberikan terserah, mau untuk sewa rumah, mau untuk nyicil rumah silakan. Jadi tidak ada pertanggungjawaban terkait kontraktual dengan pihak ketiga," katanya kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).
Nyatanya, gaji pokok yang diterima anggota DPR tak sampai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Meski demikian, sederet tunjangan melekat dalam upah bulanan tersebut.
Sebut saja tunjangan anak 2% dari gaji pokok, tunjangan istri sebesar 10% dari gaji ketua dan anggota DPR, tunjangan beras Rp30.090 per jiwa per bulan.
Selain itu, ketua DPR menerima tunjangan jabatan Rp18.900.000, wakil ketua DPR Rp15.600.000, sedangkan anggota Rp9.700.000 per bulan. Belum lagi, para wakil rakyat ini mendapatkan tunjangan untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan masih banyak lagi sederet tunjangan yang pemerintah berikan.
