Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral alias ESDM menawarkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan Cascade ke investor China. Namun demikian, pengembang PLTA Kayan, Kayan Hydro Energy (KHE), masih berupaya mencari sumber pembiayaan lain pasca ditinggal investor utama asal Jepang, Sumitomo.
PLTA Kayan adalah sebuah megaproyek yang berada di hulu Sungai Kayan, tepatnya di daerah Long Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Proyek tersebut telah memperoleh perizinan sejak tahun 2012 lalu. Namun demikian, hingga kini belum ada satupun bendungan yang terbangun hingga saat ini.
Pada tahun 2022, perusahaan asal Jepang, Sumitomo masuk ke dalam proyek tersebut. Sayangnya belum genap 2 tahun, mereka memutuskan hengkang dari proyek senilai US$17,8 miliar itu. Hengkangnya Sumitomo, memicu pertanyaan tentang masa depan proyek PLTA Kayan.
Di tengah ketidakjelasan investor PLTA Kayan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Bahlil Lahadalia menawarkan PLTA Kayan kepada investor China. Tawaran itu disampaikan secara terbuka dalam gelaran The 7th Indonesia China Energy Forum (ICEF) di Kuta Selatan, Bali pada Selasa (3/9/2024).
“Menteri ESDM membuka peluang kolaborasi dengan Tiongkok dan menyampaikan potensi sumber daya energi baru terbarukan yang dimiliki Indonesia, seperti PLTA di Kayan dan Mamberamo di Papua,” kata Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM Lana Saria dalam agenda Bakohumas Kementerian ESDM, Kamis (12/9/2024).
Pernyataan pihak Kementerian ESDM itu berbanding terbalik dengan pihak KHE yang lebih mengutamakan investor dari Jepang. Informasi yang dihimpun Bisnis dari internal perusahaan, mengungkap bahwa KHE tetap mengutamakan pembiayaan proyek dari investor asal Jepang, meskipun pernah gagal dengan Sumitomo.
Baca Juga
Belum lama ini, PT Kayan Hydro Energy (KHE) sebagai pemrakarsa dan pengembang PLTA Kayan, bahkan telah mengadakan pertemuan bisnis dengan sejumlah perusahaan terkemuka asal Jepang untuk membahas peluang investasi di PLTA Kayan.
Pertemuan bisnis itu dihadiri oleh beberapa tokoh penting, termasuk Naofumi Yasuda (Chief Representative of Itochu Corporation), Mamoru Suzuka (Director of PT Sojitz Indonesia), Hisahiro Takeuchi (Chairman, President Director of PT Matlamat Cakera Canggih, bagian dari Marubeni Corporation), Hironori Takahashi (Chief Representative, Jakarta Office International of Electric Power Development Co. Ltd.)
Selain itu, ada juga Hiroshi Hashiuchi (Executive General Manager of Tokyo Electric Power Company, Renewable Power), Takechi Muramatsu (Head of Indonesia Energy Solution of Sumitomo Corporation), Masahiko Umesaki (Head of Project Development Group International Business Division of Kansai Electric Power Co. Ltd.), serta perwakilan dari Kedutaan Jepang untuk Indonesia dan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang.
Belum Berubah Orientasi
Sementara itu, Komite Eksekutif KHE Steven Kho mengungkapkan bahwa pihaknya terbuka untuk bekerjasama dengan berbagai investor. Dia mengungkapkan bahwa setelah gagal dengan Sumitomo, atas arahan dari Kementeria Koordinator Bidang Perekonomian, KHE menjajaki kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Jepang lainnya.
“Mengingat telah ada kesepakatan G-to-G antara pemerintah Indonesia dan Jepang dalam kerangka Asia Zero Emmision Community (AZEC). Sejauh pengetahuan kami belum ada perubahan sikap resmi dari pemerintah RI,” ujarnya.
Steven menambahkan bahwa bagi KHE, sebagai perusahaan swasta, asal negara investor bukankah pertimbangan utama. Menurut mereka yang terpenting adalah kemampuan (baik dalam bidang teknis, keuangan maupun yang bersifat strategis) dari investor tersebut untuk membantu akselerasi penyelesaian proyek PLTA Kayan.
Namun demikian, mengingat sifat strategis dari proyek PLTA Kayan bagi masyarakat dan pemerintah RI, KHE akan senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan, masukan dan arahan dari pemerintah, sepanjang hal tersebut dilakukan demi kepentingan proyek PLTA Kayan itu sendiri.
“Untuk pertimbangan lain yang bersifat (lebih) politis, kami serahkan kepada pihak yang (lebih) berwenang.”
