Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meyakini bahwa zakat dipercaya dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan sehingga mumpuni sebagai kunci mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, untuk menjadi negara yang maju, makmur, dan berkelanjutan maka salah satu tantangan yang perlu diberantas adalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Air.
Dengan adanya gerakan zakat yang masif, lanjutnya, akan menghasilkan daya yang kuat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di masyarakat.
“Potensi zakat yang dapat mencapai Rp327 triliun harus dioptimalkan agar menjadi instrumen penting dalam pembangunan demi mewujudkan keadilan sosial di masyarakat,” ujarnya dikutip melalui laman Youtube Sekretariat Wapres, Rabu (17/7/2024)
Orang nomor dua di Indonesia itu menguraikan, potensi tersebut setara dengan 76 persen anggaran perlindungan sosial pada APBN 2022.
Ma'ruf Amin melanjutkan langkah-langkah strategis dalam penguatan tata kelola zakat penting untuk terus didorong, mulai dari penguatan regulasi untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat hingga penyusunan peta jalan sebagai acuan dan arah kebijakan strategis pengelolaan zakat menuju Indonesia Emas 2045.
“Berbagai upaya ini juga krusial untuk membangun ekosistem zakat yang transparan, profesional, dan akuntabel sehingga kontribusi zakat semakin berdampak signifikan dalam pengentasan kemiskinan,” imbuhnya
Di sisi lain, Wapres Ke-13 Ri itu turut menguraikan strategi pengelolaan zakat tersebut. Pertama, perkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi pengelola zakat (OPZ), misalnya dengan merangkul sebanyak-banyaknya lembaga zakat dan memperkuat kapasitasnya agar OPZ lebih profesional dan akuntabel.
Menurutnya, semua itu penting untuk membangun kepercayaan umat agar mau menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga amil zakat resmi sehingga jumlah zakat yang terkumpul pun makin meningkat.
Kedua, dia menekankan penyaluran zakat perlu dipastikan tepat sasaran dan tepat manfaat dengan basis data yang akurat, terutama pada program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.
Ketiga, tingkatkan sinergisitas dan keselarasan pengelolaan zakat nasional dengan agenda pembangunan nasional demi menjamin keberlanjutan.
“Selain itu, penting untuk memastikan penyaluran zakat yang dilakukan oleh OPZ terintegrasi dengan basis data yang akurat dan manfaatkan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek), agar pendistribusian zakat dapat lebih tepat sasaran,” imbaunya.
