Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah belum membongkar secara tuntas jaringan judi online di Indonesia. Aksi yang lebih radikal dengan menangkap para bandar judi online perlu digencarkan karena praktik ini telah menjadi candu di semua lapisan masyarakat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahkan mengaku dapat informasi bahwa ada beberapa kepala daerah terindikasi ikut judi online menurut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dia pun akan melakukan verifikasi informasi tersebut.
"Saya belum tahu ini siapa saja, nanti saya akan proaktif mempertanyakan, minta informasi kepada PPATK," jelas Tito di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip, Jumat (28/6/2024).
Jika memang informasi tersebut benar maka dia akan instruksikan jajaran inspektoratnya untuk berikan sanksi kepada kepala daerah yang bersangkutan.
Tito menyatakan hanya akan memberikan sanksi ringan kepada kepala daerah yang bermain judi online hanya sekali-dua kali atau dengan jumlah yang kecil. Meski demikian, jika sudah kencanduan maka kepala daerah tersebut akan diberi sanksi berat.
"Kalau dia Pj mungkin saya akan ganti ya. Sampaikan saja itu. Tapi kalau definitif, bisa kita berikan sanksi tertulis yang hasil Pilkada 270 tadi, tapi kalau memang klarifikasi sudah dilaksanakan dan buktinya benar, maka bisa saja kita nanti akan sampaikan kepada publik dan ingat risikonya ini mau pilkada ya. Hal-hal negatif akan berdampak terhadap elektabilitas," ungkapnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, Tito mengaku PPATK belum melaporkan ke Kemendagri terkait temuannya. Tak hanya kepala daerah, dia mengaku juga akan siap memberikan sanksi kepada jajarannya di kementerian apabila terlibat judi online.
Mantan Kapolri ini juga menyarankan agar PPATK melaporkan hasil temuannya kepada penegak hukum, entah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, ataupun Polri.
Ribuan Anggota Dewan
Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa 1.000 pemain judi online diidentifikasi sebagai anggota DPR, DPRD dan yang bekerja di kesekretariatan.
Menurutnya, nilai deposit dari para pelaku judi online klaster anggota legislatif itu bisa mencapai Rp25 miliar. Sementara itu, satu orang bisa melakukan transaksi judi online ratusan juta sampai dengan miliaran rupiah.
"Lalu transaksi yang kami potret lebih dari 63.000 transaksi yang mereka lakukan, angka rupiahnya hampir Rp25 miliar. Transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran sampai ada satu orang sekian miliar. [Rp25 miliar] itu deposit. Jadi dilihat perputarannya sampai ratusan miliar juga," papar Ivan.
Ivan menyebut PPATK, yang ikut tergabung dalam satgas judi online bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memetakan pelaku perjudian daring berdasarkan gender hingga profesi.
Transaksi Judi Online
Adapun PPATK memaparkan bahwa perkembangan transaksi judi online paling masif terjadi di sekitar 2019, 2020 dan 2021. Pada 2017, PPATK disebut sudah menemukan dana sekitar Rp2,1 triliun terkait dengan transaksi judi online.
Kemudian, pada 2018, dana itu berkembang menjadi Rp3,9 triliun dan meningkat secara eksponensial hingga 2021. "Yang paling masif adalah 2021 ke 2022 itu Rp57 triliun menjadi Rp104 triliun. Lalu berkembang di 2023 saja kami ketemu angka transaksi terkait dengan judol ini Rp327 triliun," tuturnya.
Adapun pada kuartal I/2024, Ivan menyebut PPATK sudah menemukan transaksi lebih dari Rp101 triliun. Pada periode yang sama, dia menyebut PPATK telah menganalisis lebih dari 60 juta transaksi keuangan terkait dengan judi online.
Secara keseluruhan, dia mengungkap bahwa pihaknya sudah menganalisis sebanyak 400 juta transaksi. "Sampai bulan ini saja kami menemukan lebih dari 60 juta transaksi," pungkasnya.
DPR Tantang Buka-bukaan
DPR mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap nama 1.000 wakil rakyat yang bermain judi online.
Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi PPATK yang mengungkap data terkait jumlah wakil rakyat yang bermain judi online tersebut. Namun, Muhaimin menyarankan agar nama-nama wakil rakyat tersebut juga diungkap ke publik untuk diberikan sanksi sosial agar tidak bermain judi online lagi.
Selain nama wakil rakyat, Muhaimin juga mengatakan bahwa PPATK harus mengungkap siapa saja bandar beserta lokasi para pelaku.
"Memang harus diungkap semua, siapa saja yang jadi korban judi online itu, siapa bandarnya, lokasinya di mana," tuturnya di Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Muhaimin mendesak pemerintah untuk lebih serius menangani masalah judi online yang semakin meresahkan terjadi di Indonesia.
Dia juga mendukung upaya pelacakan dan penghapusan semua konten serta situs judi online secara sistematis agar tidak ada lagi masyarakat yang bermain judi online.
"Saya kira pemerintah harus lebih serius lagi menangani masalah ini," katanya.
