Bisnis.com, JAKARTA - Parlemen Thailand akhirnya mengesahkan pembacaan akhir undang-undang kesetaraan pernikahan pada Selasa (18/6/2024). Undang-undang tersebut membuka jalan bagi Thailand untuk menjadi negara pertama di Asia Tenggara (Asean) yang mengakui pernikahan sesama jenis.
Majelis tinggi Parlemen Thailand memberikan persetujuan akhir, dengan 130 suara berbanding empat, dengan 18 abstain, terhadap perubahan undang-undang pernikahan yang mengizinkan pasangan sesama jenis untuk menikah.
Undang-undang tersebut, yang membutuhkan persetujuan kerajaan, akan mulai berlaku 120 hari setelah diterbitkan dalam lembaran negara.
Undang-undang baru ini mengubah referensi untuk "pria", "wanita", "suami" dan "istri" dalam undang-undang pernikahan menjadi istilah netral gender atau gender neutral.
Undang-undang ini juga memberikan pasangan sesama jenis hak yang sama dengan pasangan heteroseksual dalam hal adopsi dan warisan.
Thailand akan menjadi negara ketiga di Asia yang mengizinkan pasangan sesama jenis untuk menikah, setelah Taiwan dan Nepal. Para aktivis LGBTQ+ berharap pernikahan pertama dapat dirayakan paling cepat pada bulan Oktober.
"Hari ini adalah hari di mana rakyat Thailand akan tersenyum. Ini adalah kemenangan bagi rakyat," ujar Tunyawaj Kamolwongwat, seorang anggota parlemen dari Partai Progresif Move Forward dilansir dari Channel News Asia, Selasa (18/6/2024).
Thailand sudah dikenal dengan budaya dan toleransi LGBTQ+ yang dinamis, menjadikannya tujuan populer bagi para wisatawan.
Baca Juga
Menurut Komisi Masyarakat Sipil untuk kesetaraan pernikahan, aktivis, dan pasangan LGBTI, hal itu akan menggarisbawahi kepemimpinan Thailand di kawasan ini dalam mempromosikan hak asasi manusia dan kesetaraan gender.
Bangga Bisa Mencetak Sejarah
RUU Kesetaraan Pernikahan ini merupakan puncak dari upaya para aktivis dan politisi selama lebih dari satu dekade, setelah rancangan sebelumnya tidak sampai ke parlemen.
"Kami sangat bangga bisa membuat sejarah. Hari ini cinta mengalahkan prasangka... setelah berjuang selama lebih dari 20 tahun, hari ini kita dapat mengatakan bahwa negara ini memiliki kesetaraan pernikahan," kata Plaifah Kyoka Shodladd, anggota komite parlemen untuk pernikahan sesama jenis.
Para anggota parlemen dan aktivis terlihat merayakannya di parlemen Thailand, melambaikan bendera pelangi dan tersenyum, dan beberapa di antara mereka mengepalkan tangan sebagai bentuk solidaritas terhadap komunitas LGBT.
Di provinsi Chiang Mai utara Thailand, aktivis hak asasi manusia Matcha Phornin, istrinya Veerawan Wanna, dan anak perempuan angkat mereka terpaku pada layar televisi mereka saat mereka menyaksikan sidang senat.
"Kami mendapat dukungan dari parlemen, dari para senator yang mengesahkan undang-undang ini. Itu berarti kami dilindungi oleh hukum," kata Matcha, setelah mereka bersorak dan saling berpelukan ketika RUU tersebut disahkan.
Pada awal Juni 2024, ribuan pendukung dan aktivis LGBTQ+ mengadakan parade di jalan-jalan di Bangkok dan bergabung dengan Perdana Menteri Srettha Thavisin, yang mengenakan kemeja pelangi untuk merayakan Bulan Pride.
PM Srettha Thavisin, yang telah secara vokal mendukung komunitas LGBTQ+ dan RUU ini, akan membuka kediaman resminya untuk para aktivis dan pendukungnya untuk perayaan nanti.
