Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengeluarkan sikap Indonesia pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Global Ukraina di Swiss, pada 15-16 Juni 2024.
Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kemlu RI Rolliansyah Soemirat menyatakan bahwa pandangan utama yang disampaikan Indonesia adalah bahwa penyelesaian konflik harus melibatkan pihak-pihak dalam konflik.
"Indonesia juga telah sampaikan bahwa hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional dan Piagam PBB, harus ditegakkan, tidak hanya di Ukraina tapi juga di Gaza," katanya, dalam keterangan resmi Kemlu RI, dikutip Selasa (18/6/2024).
Dia mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi telah menunjuk Duta Besar (Dubes) RI untuk Swiss, Dubes Ngurah Swajaya, untuk hadir sebagai Special Envoy Menlu RI pada pertemuan tersebut.
"Kehadiran Special Envoy Indonesia mencerminkan komitmen kuat Indonesia terhadap penegakan hukum internasional dan Piagam PBB," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Indonesia berkeyakinan bahwa sengketa harus diselesaikan melalui perundingan dan negosiasi.
Baca Juga
Selain itu, dia juga menyatakan bahwa Indonesia menilai ‘Joint Communique’ akan lebih efektif bila disusun secara inklusif dan berimbang.
Seperti diketahui, KTT Perdamaian Global yang diusung Ukraina telah digelar di resor Burgenstock, Swiss, pada 15-16 Juni 2024.
Departemen Luar Negeri Federal Swiss (FDFA) mengatakan bahwa negaranya telah mengundang lebih dari 160 delegasi di tingkat kepala negara dan pemerintahan ke pertemuan puncak tersebut.
Adapun delegasi tersebut merupakan perwakilan dari sekitar 120 negara, termasuk G7, G20, BRICS, Uni Eropa, dan sejumlah organisasi internasional, terutama PBB, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) dan Dewan Eropa. Undangan juga telah disampaikan kepada Vatikan dan Patriark Konstantinopel.
Kementerian Luar Negeri Swiss melaporkan bahwa perwakilan negara yang hadir ada sebanyak 92 negara, termasuk 57 kepala negara dan pemerintahan, serta 8 organisasi internasional, di lokasi KTT di dekat Danau Lucerne itu.
Turki dan Arab Saudi mengatakan jika ingin terjadi kemajuan, maka berarti pertemuan itu memerlukan partisipasi Rusia, sedangkan Rusia tidak berpartisipasi dalam acara tersebut.
