Bisnis.com, JAKARTA - DPR RI mendesak Pemerintah Pusat untuk turun tangan usai insiden pemecatan 249 tenaga kesehatan di Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT).
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan tindakan pemecatan terhadap 249 nakes di Manggarai NTT setelah demo menuntut kenaikan gaji dan penambahan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah menunjukkan sikap pemerintah daerah yang tidak siap menerima kritik.
"Pemecatan nakes usai demonstrasi ini menunjukkan pemerintah anti kritik serta tak menghargai kontribusi nakes dalam menjaga kesehatan nasional," tuturnya di Jakarta, Sabtu (20/4).
Netty meminta agar Kemenkes turun tangan menjembatani antara Pemda Manggarai dan ratusan nakes yang telah dipecat untuk menemukan solusi bersama.
"Pemerintah harus dapat membatalkan pemecatan tersebut karena akan menjadi preseden buruk atas kebebasan bersuara terutama dari para nakes yang bekerja di bawah pemda langsung," katanya.
Selain itu, menurut Netty, pemerintah pusat juga perlu terus memonitor kasus tindakan pemecatan nakes di Manggarai agar tidak terjadi kasus serupa di daerah lainnya.
Baca Juga
"Nakes adalah aset negara yang telah memberikan kontribusi besar dalam pelayanan kesehatan. Kasus ini harus terus dimonitor agar jangan sampai terjadi di daerah lain. Pemda tidak boleh gegabah mengambil keputusan pemecatan," ujarnya.
