Dilansir dari Channel News Asia, menurut data pemerintah, sekitar 92 persen negara didunia melaporkan musim kemarau yang lebih “keras” dari biasanya akibat El Nino pada tahun 2019 dan kejadian IOD positif.
Kondisi tersebut menyebabkan sekitar 48,5 juta orang di seluruh Indonesia mengalami akses yang berkurang pada air bersih. Tahun itu, keadaan darurat diumumkan di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta di Jawa serta Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Rayda menjelaskan pemerintah Indonesia belum memprediksi berapa banyak orang yang akan terkena dampak kekeringan tahun ini, tetapi daerah-daerah tertentu mulai melihat dampak dari dua fenomena cuaca tersebut.
Minggu ini, kelaparan dilaporkan di tiga kabupaten di Papua setelah musim kemarau mengakibatkan gagal panen, kata Kementerian Sosial Indonesia. Para pejabat berusaha mengirimkan makanan dan bantuan kemanusiaan lainnya ke daerah-daerah yang terkena dampak.
Sementara itu di Jakarta, Sungai Ciliwung yang terkenal rawan banjir telah mengalami penurunan ketinggian air selama beberapa minggu terakhir.
Musim kemarau juga mempengaruhi kualitas dan kuantitas air di daerah lain.
Warga Jakarta, Nurbayati, mengatakan, dia hanya mendapatkan layanan air ledeng yang tidak selalu keluar selama beberapa minggu terakhir.
“Air hanya mengalir pada waktu-waktu tertentu saja. Ini berjalan selama beberapa jam dan berhenti lagi. Inilah mengapa banyak orang di lingkungan saya termasuk saya mulai membeli tangki air untuk menampung air,” katanya.
Kesiapan Pemerintah
Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Senin (24/7/2023) menginstruksikan pemerintah daerah dan BUMN menyisihkan dana untuk membantu masyarakat yang terkena dampak kekeringan.
“Kami berharap bisa (mempersiapkan) jauh-jauh hari agar ketika El Nino melanda, masyarakat tidak kewalahan karena panasnya bisa menyebabkan gangguan kesehatan dan keamanan pangan kita juga bisa terganggu,” katanya kepada wartawan di Jakarta.
Presiden mengatakan pemerintah siap memberikan bantuan pangan dan subsidi untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga akibat gagal panen.
Deputi Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan pemerintah juga perlu bersiap menghadapi dampak lain kekeringan berkepanjangan.
“Pada musim kemarau, udara akan lebih kering dan berdebu sehingga lebih rentan terhadap penyebaran penyakit,” katanya dalam keterangan tertulis.
Sopaheluwakan mengatakan rata-rata masyarakat Indonesia juga dapat berperan mengurangi dampak kekeringan dengan hanya menggunakan air saat mereka benar-benar membutuhkannya dan menahan diri dari aktivitas yang bergantung pada air seperti menyiram taman atau terlalu sering mencuci mobil.
Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Prasinta Dewi, menjelaskan pihaknya telah mendorong pemerintah daerah untuk membuat strategi mitigasi dalam menghadapi dampak kekeringan.
“Setiap daerah harus membuat rencana darurat berdasarkan sumber daya yang mereka miliki. Lalu, mereka perlu membuat daftar apa yang mereka butuhkan jika terjadi bencana,” katanya dalam sebuah diskusi pada Selasa (25/7/2023).
