Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendorong perguruan tinggi swasta (PTS) meningkatkan kualitas agar tak kalah bersaing dengan perguruan tinggi negeri (PTN) untuk menjaring calon mahasiswa terbaik.
Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Profesor Nizam mengatakan, pihaknya sudah membatasi waktu penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri PTN hingga akhir Juni 2023.
Dengan begitu, diharapkan penerimaan jalur mandiri PTN tidak berlangsung terlalu lama dan tak akan mengganggu penerimaan mahasiswa baru PTS.
"Kita sudah membatasi sampai akhir Juli. Jadi sampai akhir Juli jalur mandiri, sudah kita batasi waktunya," ujar Nizam saat ditemui usai rapat dengan Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2023).
Dia menjelaskan, lulusan SMA sederajat yang masuk PTN hanya sekitar 18 persen. Artinya, tersisa sekitar 80 persen lulusan SMA sederajat yang bisa masuk PTS. Oleh sebab itu, Nizam menegaskan kuantitas bukan jadi masalah persaingan penerimaan mahasiswa antara PTN dan PTS.
Terkait masalah kualitas calon mahasiswa, Nizam berpendapat PTS harus meningkatkan mutu agar lulusan terbaik SMA sederajat lebih tertarik.
"Yang penting sekarang bagaimana PTS meningkatkan mutunya, sehingga bisa menarik mahasiswa. Kuncinya di sana," jelasnya.
Lebih lanjut, kini Kemendikbudristek juga telah meluncurkan sistem baru Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB). Nizam mengklaim, sistem SNPMB akan lebih meningkat kualitas seleksi masuk perguruan tinggi secara keseluruhan.
"Jadi sudah kita lebih jaga ya, kualitasnya, transparansi, waktunya," ungkapnya.
Sebelumnya, dalam rapat dengan Kemendikbudristek, Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf mengatakan salah satu masalah dalam penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi karena jalur mandiri PTN terlalu lama. Akibatnya, eksistensi PTS jadi terancam.
"Lama dibukanya jalur mandiri untuk kampus negeri itulah yang menjadikan PTS kehilangan kesempatan menerima mahasiswa yang bermutu," ujar Dede di ruang rapat Komisi X, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2023).
