Bisnis.com, JAKARTA—Pandemi Covid-19 membuat penyampaian aspirasi masyarakat di daerah lebih maksimal akibat sebagian anggota DPD RI berada di daerahnya masing-masing, sedangkan persoalan ketimpangan pembangunan wilayah masih menjadi agenda penting yang harus diselesaikan Dewan Perwakilan Daerah tersebut.
Demikian kesimpulan yang diperoleh dari paparan tiga Wakil Ketua DPD masing-masing Mahyudin dari Provinsi Kalimantan Timur, Nono Sampono dari Maluku dan Sultan Najamuddin dari daerah pemilihan Provonsi Bengkulu. Pernyataan tersebut disampaikan di sela-sela pemilihan pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI yang diselenggaran di Gedung DPD yang dihadiri Ketua DPD LaNyalla Mahmud Matalitti, Kamis (19/8/2021).
Menurut Mahyuddin, banyak aspirasi yang bisa ditampung oleh para anggota DPD untuk diperjuangkan di tingkat nasional karena pada masa pandemi ini sebagian besar para wakil daerah tersebut berada di daerah masing-masing.
“Penyerapan aspirasi justru lebih maksimal karena sebagian besar anggota DPD pulang ke daerah mereka,” katanya menjawab pertanyaan wartawan soal kendala pada kinerja DPD di tengah pandemi Covid-19.
Hanya saja Mahyudin mengakui masih adanya kendala keuangan akibat transfer daerah. Dia berharap transfer daerah bisa ditingkatkan untuk menggerakkan sektor riil di daerah sehingga perekonomin tetap bergairah.
Sementara itu, Nono Sampono mengatakan dalam merefleksikan 76 tahun Indonesia merdeka, persoalan ketimpangan pembangunan di wilayah Indonesia harus menjadi perhatian utama.
Dia mengatakan perlunya keberpihakan itu bukan berarti Indonesia bagian barat tidak dibangun dulu. Menurutnya, hingga kini pembangnan Indonesia bagian timur masih tertinggal dari wilayah barat sehingga harus mejadi perhatian bersama.
Karena itu dia mengatakan setidaknya ada dua Rancangan Undang-undang (RUU) yang harus segera diselesaikan untuk mengurangi disparitas pembangunan ekonomi wilayah timur dengan wilayah barat Indonesia. Kedua RUU itu adalah RUU Wilayah Kepualaun dan RUU Otsus Papua.
Sependapat dengan Nono Sampono, Sultan Najamuddin mengatakan bahwa persoalan keadilan pembangunan wilayah perlu diperhatikan selain memperhatikan ekoomi wilayah pedesaan.
Karena itu selain RUU Wilayah Kepulan dan Otsus Papua, RUU Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) juga perlu segera diselesaikn untuk mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah perkotaan dan pedesaan.
