Alasan Risma Usul Penggunaan Kartu Elektronik untuk Penyaluran Bansos

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mendorong Himbara (Himpunan Bank-Bank Milik Negara) mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) via kartu elektronik.

Usulan penggunaan transaksi digital ini merupakan bagian upaya Mensos Risma melakukan langkah-langkah akselerasi pada fase penyaluran bantuan sosial sejalan dengan arahan Presiden.

"Saya sudah bicara sama Himbara, BI (Bank Indonesia), dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), bagaimana kalau menggunakan kartu elektronik saja (melalui sistem digital). Jadi tidak usah mencetak dan menggunakan kartu yang seperti ATM itu,” kata Risma dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Risma mengatakan Kemensos terus meningkatkan upaya agar penerima manfaat mendapatkan bantuan dengan cepat dan tepat sasaran. Apalagi, masyarakat sangat membutuhkan bantuan di masa PPKM seperti saat ini.

Untuk bantuan sosial non-tunai, Kemensos memastikan telah berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah (pemda), karena data penerima bantuan menjadi kewenangan daerah. Respon pemda dalam pembaruan data sangat membantu meningkatkan kualitas data.

Mensos Risma mengakui untuk penerima bantuan pada skema bansos yang baru terkait PPKM, memang perlu terobosan.

Seperti pada penambahan bantuan kepada 5,9 juta keluarga penerima bantuan non-tunai usulan daerah yang disalurkan melalui Himbara dengan mekanisme non-tunai seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sedangkan, bank itu memerlukan waktu sekitar satu bulan untuk mencetak kartu, yang dirasa cukup lama.

Usulan penggunaan transaksi digital ini merupakan bagian upaya Risma melakukan langkah-langkah akselerasi pada fase penyaluran bantuan sosial sejalan dengan arahan Presiden. Selain itu, dia juga terus mendorong pemda agar meningkatkan verfikasi dan validasi data.

Khususnya dalam memenuhi alokasi penerima bantuan non-tunai kepada 5,9 juta keluarga. “Karena kan sesuai ketentuan dalam undang-undang data penerima diusulkan oleh daerah. Untuk mengakselerasi penyaluran bantuan, kami mengintensifkan koordinasi dengan pemda,” ujarnya.

Kemensos secara berkala melakukan koordinasi dalam proses pembaruan data, dengan semua pihak terkait, baik terkait dengan bansos yang eksisting seperti Sosial Tunai (BST), PKH, dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, maupun terkait dengan bansos yang baru, seperti bantuan untuk 5,9 juta keluarga.