Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Survei Kesiapan Puskesmas Untuk Vaksinasi yang dilakukan oleh Center for Indonesia’s Strategic Development Initiative (CISDI) menunjukkan bahwa mayoritas puskesmas sudah memiliki sumber daya manusia tenaga vaksinasi Covid-19 berjumlah di atas 4 orang.
Namun, hampir 90 persen puskesmas ternyata menggunakan staf puskesmas yang sudah ada dan tidak mendapatkan tenaga tambahan.
“Sementara itu belum semua tenaga vaksinator tersebut telah mendapatkan pelatihan,” tulis CISDI dalam kesimpulan laporan hasil survei Kesiapan Puskesmas Untuk Vaksinasi yang diunggahnya di Twitter @CISDI_ID, Senin (3/5/2021).
Kesimpulan lain menunjukkan, lebih dari 90 persen puskesmas responden merasa alat pelindung diri (APD) yang disediakan dalam sebulan terakhir cukup untuk tenaga kesehatannya.
Sementara itu, dari aspek kelengkapan logistik vaksinasi puskesmas, hasil survei menunjukkan, lebih dari 90% persen puskesmas responden sudah memiliki kulkas, cold box, dan vaccine carrier yg berfungsi. Namun, kelengkapan ice pack dan alat pemantau suhu untuk setiap alat masih harus menjadi perhatian.
Kemudian, lebih dari 80 persen responden puskesmas juga menyatakan telah memiliki kelengkapan logistik lainnya untuk melakukan proses vaksinasi dan observasi.
“Mayoritas responden puskesmas memiliki fasilitas dan obat-obatan untuk penanganan KIPI [kejadian ikutan pasca-imunisasi] dan memiliki mekanisme rujukan KIPI. Namun yang masih menjadi perhatian adalah belum semua tenaga tersebut terlatih dlm menangani KIPI,” tulis CISDI dalam laporannya.
Lebih lanjut, mayoritas responden puskesmas memiliki tempat yang aman untuk mengelola limbah medis. Selain itu, mereka juga telah memiliki perangkat gawai dan tenaga terlatih untuk melakukan pencatatan dan pelaporan data vaksinasi melalui PCare.
Mayoritas responden puskesmas juga menyatakan bahwa mereka tidak khawatir akan terjadinya gangguan layanan kesehatan yang lain di puskesmas hanya karena adanya tambahan tugas vaksinasi Covid-19.
Sementara itu, bagi responden yang menyatakan khawatir menambahkan, gangguan dapat terjadi dikarenakan keterbatasan tenaga vaksinator, ruangan, dan perlindungan untuk tenaga kesehatan.
Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut, CISDI memberikan rekomendasi kepada pemerintah, antara lain pemerintah pusat maupun daerah perlu memperkuat dan memanfaatkan potensi puskesmas secara optimal dalam program vaksinasi Covid-19 melalui dukungan kebijakan dan regulasi.
“Survei yang menggali beberapa aspek kesiapan vaksinasi di Indonesia ini menunjukkan bahwa banyak banyak puskesmas secara logistik dan SDM sudah siap. Namun, banyak potensi yang belum dioptimalkan di puskesmas untuk meningkatkan cakupan vaksinasi nasional hingga ke tingkat komunitas,” tulis CISDI dalam laporannya.
Pemerintah perlu melakukan penambahan jumlah SDM dari luar puskesmas khusus untuk vaksinasi Covid-19.
CISDI menilai, penambahan ini akan menjadi kunci percepatan program vaksinasi seiring meningkatnya cakupan dan target vaksinasi.
Selain itu, tenaga yang terlibat, internal maupun eksternal puskesmas wajib mendapatkan pelatihan yang lebih merata mencakup semua materi vaksinasi, mulai dari logistik hingga penanganan KIPI, dan pencatatan serta pelaporan.
Pemerintah perlu pastikan ketersediaan APD dan akses tes secara berkala bagi tenaga kesehatan yang mendukung program vaksinasi serta distribusi logistik pendukung vaksinasi secara lebih merata.
Kelengkapan logistik mencakup kulkas, cold box, vaccine carrier, ice pack, alat pemantau suhu, logistik penting lain termasuk materi KIE, kelengkapan logistik penanganan KIPI, penanganan limbah medis, serta pencatatan dan pelaporan data vaksinasi.
Adapun, Survei Kesiapan Puskesmas Untuk Vaksinasi ini dilakukan secara daring pada 1 Februari 2021 hingga 15 Maret 2021.
Responden dipilih menggunakan kombinasi teknik snowballing dan convenience sampling dimana tautan survei dibagikan melalui media sosial dan media daring lainnya dan/atau merekomendasikan langsung kenalan yang bekerja di puskesmas untuk mengisi survei tersebut secara sukarela.
Total responden adalah 184 orang yang berasal dari 149 puskesmas di 96 kabupaten/kota di 30 provinsi dan 55,5 persen responden telah bekerja di puskesmas lebih dari 3 tahun.
Responden paling banyak berprofesi sebagai dokter umum sebanyak 37 persen, perawat (19 persen), bidan (13 persen), dokter gigi (7,1 persen), dan tenaga promosi kesehatan (7,1 persen).
