Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan pemerintah mengizinkan maupun melarang masyarakat mudik Lebaran pada tahun ini, tidak akan berdampak secara signifikan secara ekonomi dan pada kehidupan masyarakat.
Ekonom Institute For Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan berbeda dari kondisi normal tanpa wabah Covid-19, mudik kali ini tidak akan memutar perekonomian maupun arus modal dari kota ke desa secara signifikan.
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat yang akan mudik juga sedang lemah sehingga jika diizinkan mudik pun mereka belum tentu mau pulang ke kampung halamannya.
“Mudik tidak mudik Lebaran pada tahun ini tidak akan berpengaruh pada perekonomian secara signifikan,” kata Enny dalam diskusi bertajuk Simalakama Pelarangan Mudik dan Dampak Ekonominya di Gedung Parlemen, Kamis (8/4/2021).
Dia menambahkan bahwa kecilnya pengaruh mudik Lebaran adalah akibat kegiatan ekonomi di pedesaan juga banyak terhenti, sedangkan risiko kesehatan mudik lebih besar akibat masih tingginya penyebaran wabah Covid-19.
Demikian juga dengan di daerah tujuan wisata yang sepi karena banyak penjual makanan dan toko souvenir tidak melakukan kegiatannya karena aturan protokol kesehatan.
Bahkan kalaupun ada masyarakat pergi berwisata, mereka akan membawa makanan sendiri dan kecil kemungkinan untuk menginap karena hotel juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Enny menegaskan persoalannya bukanlah pada mudik diizinkan atau tidak oleh pemerintah, tetapi sejauh mana masyarakat patuh dengan protokol kesehatan.
Dia menilai konsistensi pemerintah dalam menerapkan aturan dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan.
Selama ini, katanya, pemerintah banyak melakukan gimmick dalam menerapkan aturan sehingga masyarakat menjadi tidak percaya karena dinilai tidak konsisten.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho menilai pemerintah tidak serius dalam mewacanakan pelarangan mudik.
Menurutnya, meski pemerintah telah mengeluarkan surat edaran larangan mudik, namun aturan teknis belum dikeluarkan hingga kini sehingga masyarakat sudah banyak yang mudik untuk menghindari kemungkinan aturan yang ketat.
“Ini menunjukkan pemerintah tidak konsisten karena hingga kini belum ada aturan teknisnya, sementara warga sudah banyak yang mudik,” ujarnya.
