Bisnis.com, JAKARTA - Meski menyetujui pengangkatan Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, sejumlah fraksi tetap memberikan catatan kepada calon kapolri pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah, misalnya, meminta Komjen Listyo Sigit berperilaku adil, khususnya terkait penanganan perkara penembakan 6 laskar FPI dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan.
Pernyataan serupa disampaikan oleh legislator dari Fraksi PPP, Amir Uskara, yang meminta Komjen Listyo Sigit menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait penembakan 6 laskar FPI.
Sementara itu anggota Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan, dia bahkan meminta Polri di bawah Komjen Pol Listyo Sigit berdiri di semua golongan dan transparan dalam upaya penegakan hukum.
"Polri harus dapat berdiri di atas semua kelompok golongan dan kepentingan agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Justice for all!," kata Hinca, Rabu (20/1/2021).
Adapun Ketua Komisi III Herman Hery meminta Komjen Listyo Sigit memperharikan kejahatan narkoba. Menurutnya, narkoba bukan lagi extraordinary crime, tetapi sudah transnasional crime, sehingga proses pemberantasannya perlu didukung dengan peralatan yang mumpuni.
Seperti diketahui, seluruh fraksi menyetujui pengangkatan Komjen Pol Listyo Sigit sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Idham Azis yang segera memasuki masa pensiun.
Adapun Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo berjanji akan melaksanakan amanah tersebut sebaik-baiknya. Sebagai bentuk keseriusan, dia akan mendorong transformasi di tubuh institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Dalam paparan yang diberi tagline "Transformasi Menuju Polri yang Presisi" yang disampaikan dalam uji kepatutan di Komisi III DPR, Listyo memfokuskan transformasi ke dalam 4 bentuk.
Pertama, transformasi di bidang organisasi transformasi. Kedua, di bidang operasional transformasi. Ketiga, di bidang pelayanan publik. Keempat, transformasi di bidang pengawasan.
Listyo memaparkan dampak transformasi tersebut melahirkan serangkaian program proteksi yang dapat mendorong perbaikan di internal Polri.
"Bidang transformasi organisasi dilakukan agar organisasi Polri mampu menghadapi tantangan tugas memberikan pelayanan yang cepat mudah transparan akuntabel dan terpadu," kata Listyo.
