Bisnis.com, JAKARTA - Bupati Bogor Ade Yasin mengaku akan kooperatif memenuhi panggilan dari Polda Jawa Barat guna mengklarifikasi ihwal kerumunan Front Pembela Islam (FPI) di Megamendung, Bogor, pada 13 November lalu.
"Kita akan kooperatif. Kita juga tidak mau disalahkan dalam situasi seperti itu, karena kita juga sudah berusaha mengendalikan situasi sesuai prosedur," ujarnya di sela Rapat Pimpinan Wilayah (Rakerwil) PPP Jawa Barat di Ciawi, Bogor, Rabu (2/12/2020).
Menurutnya, pada pemanggilan pertama terpaksa tidak dapat hadir memenuhi panggilan Polda Jabar lantaran terkonfirmasi positif Covid-19 sejak 18 November hingga 28 November.
Dia mengaku akan memenuhi panggilan kedua yang diagendakan pada Selasa 10 Desember 2020, bersamaan dengan jadwal pemeriksaan kedua Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin.
"Selasa depan pemanggilan lagi info-nya, klarifikasi saja ya terkait protokol kesehatan," tutur Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor itu.
Ade mengungkapkan meski pada terjadi kerumunan, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor tidak menerima pemberitahuan dan permohonan izin dari penyelenggara kegiatan, tapi dia bersama unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor mengaku tetap melakukan koordinasi.
Ade Yasin menyebutkan, saat itu Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor sudah melakukan upaya preventif dengan menyiagakan petugas gabungan saat kedatangan Pimpinan FPI Rizieq Shihab di Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariat yang berlokasi di Megamendung Bogor.
Bupati Bogor Siap Penuhi Panggilan Polisi soal Kerumunan FPI
Bupati Bogor Ade Yasin mengaku siap memenuhi panggilan Polda Jabar untuk dimintai klarifikasi terkait kerumunan massa FPI di Megamendung, Bogor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
13 jam yang lalu
Ada yang Masuk & Borong Jumbo Saham PGAS Jelang Tutup 2024
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
4 jam yang lalu
Legislator PKS Protes Sekolah Internasional Kena PPN 12%
6 jam yang lalu