Bisnis.com, DEPOK - Permintaan ICW agar Presiden Jokowi mengevaluasi Kepala BIN terkait kasus Djoko Tjandra dinilai sebagai hal yang salah alamat.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menegaskan kewenangan penanganan kasus Djoko Tjandra berada di aparat penegak hukum.
"Kritik ICW salah alamat karena kasus Djoko Tjandra adalah murni urusan penegak hukum. Secara hukum, Badan Intelijen Negara (BIN) bukan lembaga penegak hukum sehingga tidak tepat ICW menuntut pertanggungjawaban BIN dalam kasus buronan korupsi tersebut," kata Karyono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/7/2020).
Berdasarkan UU 17/2011 tentang Intelijen, fungsi pokok BIN adalah pengumpulan dan analisis informasi, bukan pada ranah pro-Justitia yang notabene menjadi tugas pokok institusi Kepolisian.
"Mekanisme penyaluran informasi dari BIN kepada institusi keamanan dan hukum bersifat tertutup. Bagaimana mungkin ICW menyimpulkan bahwa Kepala BIN Budi Gunawan tidak bekerja benar dalam kasus Djoko Tjandra? Dari mana ICW mengetahui hal itu ketika prinsip diseminasi informasi intelijen bersifat tertutup? Saya menduga ini tuduhan apriori dan kental dengan nuansa politis. Kelihatanya ICW sedang bermain politik dalam isu ini," tegas Karyono.
Pengamat politik yang juga mantan aktivis GMNI itu menyatakan hanya Presiden yang tahu bagaimana BIN bekerja karena by law presiden adalah single user atau single client dari kerja intelijen.
Baca Juga
"Kepala Badan Intelijen Negara melaporkan seluruh kinerjanya dan bertanggungjawab penuh kepada presiden sebagai pimpinan tertinggi. Maka, kalau ada pihak lain yang menafsir dan meraba-raba lalu dengan mudah menarik kesimpulan tentang kinerja BIN, besar kemungkinan pihak tersebut berhalusinasi atau sedang memainkan agenda politik tertentu," kata Karyono.
Hal senada disampaikan analisis politik Boni Hargens ketika dihubungi secara terpisah.
Boni mengatakan aktivitas intelijen umumnya bersifat tertutup dan tidak ada pihak lain yang dapat mengukur kinerja BIN kecuali single client yaitu presiden sendiri.
Jadi, tidak bijak kalau kita menuduh BIN tidak bekerja dalam isu apa pun yang sedang menjadi kontroversi di tengah masyarakat.
"Hanya presiden yang tahu bagaimana BIN bekerja," kata Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) tersebut.
