Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berupaya memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Berbagai hal pun dilakukan dan beberapa kebijakan ada yang menuai kontroversi karena bersingungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan ibadah.
Dalam dialog dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Jumat (21/5/2020), para ulama menyampaikan pendapatnya. Ustadz Buchori Muslim mengatakan bahwa kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah sesuai dengan kaidah agama.
Demikian juga terkait salat Idulfitri yang dilakukan di rumah sudah sesuai dengan kaidah syariah untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Namun, hal itu tidak bisa digeneralisasi untuk semua wilayah, terkecuali untuk area dengan zona merah.
Pada kesempatan yang sama, Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym mengatakan, kebijakan apapun akan menuntut kredibilitas pemerintah untuk menjadi kunci kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan menilai keseriusan pemerintah menangani Covid-19.
Ketua bidang dakwah MUI KH Cholil Navis menyatakan diperlukan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat untuk mengikuti anjuran yang disampaikan pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah, imbuhnya, perlu lebih bersinergi untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Sementara itu, Ustadz Miftah Habiburahman atau sering disebut Gus Miftah mengharapkan adanya konsistensi kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19.
Baca Juga
“Pemerintah harus lebih tegas dalam menerapkan kebijakan, termasuk juklak dan juknisnya," ucapnya.
Ulama asal Jogjakarta K.H. Ahmad Muwafiq menjelaskan hampir semua negara tidak siap menghadapi pandemi ini karena gejalanya tiba-tiba. Bahkan, negara besar pun merasa kalang kabut karena wabah ini. Menurutnya, tak mudah menghadapi situasi ini sehingga tak menutup kemungkinan jadi trial and error.
“Pasti ada jalan keluarnya. Pemerintah memang tak mudah mengambil kebijakan," ujarnya.
Pendapat tokoh agama lainnya, Ustadz Yusuf Mansyur meminta pemerintah untuk percaya diri, konsisten dan serius menangani pandemi ini.
“Kultur masyarakat Indonesia adalah doa bersama dan istiqomah menghadapi Covid.19," ujarnya.
Sementara itu, Syaikh Ali Jaber menyatakan pemerintah dapat melibatkan para ulama. Alasannya, hingga kini masyatakat di Indonesia masih sangat menghormati ulama dan tokoh agama.
“Perlu ada komunikasi dan silaturahmi dengan tokoh agama dan ulama sehingga bisa bersinergi. Ulama memiliki kepercayaan pada pemerintah, bisa bersama-sama memberikan solusi dan cara terbaik. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan istigosah bersama sehingga bisa ditemukan solusi yang terbaik,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan pada dasarnya para ulama mengatakan siap mendukung setiap keputusan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini. Para ulama juga meminta masyarakat mengikuti setiap kebijakan pemerintah sehingga penyebaran Corona dapat segera berakhir di Indonesia.
Adapun, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menyampaikan bahwa beberapa wilayah di Indonesia mengalami angka penurunan kasus Covid-19. Namun demikian, secara umum kecenderungan angkanya masih meningkat.
Pemerintah dalam hal itu memiliki tiga strategi besar. Pertama, dari sektor kesehatan masyarakat harus merasa aman. Pemerintah menerapkan berbagai pendekatan di antaranya pemberlakuan PSBB.
Kemudian, penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan massa. Strategi berikutnya adalah masyarakat harus bisa makan.
Oleh sebab itu, pemerintah memberikan sejumlah bantuan sosial, kartu sembako, prakerja, bantuan dana desa, serta dana tanggap darurat dari Kementerian Sosial. Ketiga, masyarakat harus bisa berusaha, khususnya untuk UKM dan perusahaan besar disarankan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam hal ini, pemerintah memberikan insentif dan stimulus lainnya.
Selain itu, pemerintah juga melarang mudik untuk memutus rantai penularan Covid-19. Mobilitas manusia semaksimal mungkin dibatasi dalam skala besar.
“Kami berharap para tokoh agama dapat membantu pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai strategi dan pendekatan pemerintah dalam menghadapi Covid-19," ujar Moeldoko.
