Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan bahwa di alam demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Sehingga anak, menantu, ponakan atau istri pejabat maupun tokoh politik memiliki hak yang sama untuk maju dalam kontestasi politik.
Hanya saja, ujarnya, meski setiap orang berhak dan bebas mengikuti kompetisi politik untuk mendapatkan kepercayaan rakyat, hal yang perlu diperhatikan adalah soal fasilitas negara.
"Yang tak boleh adalah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan demi memenangkan pemilihan. Apakah seseorang capable atau tidak menduduki jabatan tertentu, rakyatlah yang menentukan," kata Bamsoet, Senin (17/2/2020).
Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini mencontohkan, di Amerika Serikat saja sebagai negara yang sering dipandang leluhurnya demokrasi, sering ditemukan seorang anak mengikuti jejak orang tuanya berjuang di jalur politik.
Sebagaimana ditunjukan Presiden Amerika Serikat ke-43 George Walker Bush Jr yang mengikuti jejak ayahnya George H.W Bush Sr yang terlebih dahulu menjadi Presiden Amerika Serikat ke-41.
Begitupun Hillary Clinton, istri Presiden Amerika Serikat ke-42 Bill Clinton, yang punya kiprah luar biasa bukan hanya dalam perpolitikan Amerika Serikat, melainkan juga dunia.
"Karena itu, tidak ada yang salah dari anggota keluarga yang ikut terjun ke politik. Sebagai sebuah bangsa, tugas kita bukanlah menghalangi warga negara maju dalam pencalonan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara,” katanya.
Menurut Bamsoet, tugas kita adalah mengedukasi masyarakat agar tidak salah memilih pemimpin. “Masyarakat yang cerdas akan memilih pemimpin yang berkualitas. Karena pada akhirnya, semua ditentukan oleh rakyat saat menggunakan hak pilihnya di bilik suara," kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum SOKSI ini justru memperingatkan bahwa yang menjadi masalah dalam sistem perpolitikan kita bukanlah terlibatnya anggota keluarga dalam politik. Melainkan "perselingkuhan" antara penguasa dengan pemilik modal yang bisa saja mewakili kepentingan asing.
“Bahkan yang lebih parah, pemilik modal lah yang melalui orang-oran gnya bisa mempengaruhi kebijakan partai politik,” katanya.
