Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bambang Soesatyo menerima Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket di ruangannya. Salah satu yang dibahas yaitu soal larangan ekspor minyak sawit mentah.
Bambang (Bamsoet) mendukung langkah pemerintah Indonesia melalui perutusan tetap Republik Indonesia di Jenewa, Swiss yang secara resmi telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa ke organisasi perdagangan dunia (WTO) pada 9 Desember 2019.
Gugatan tersebut untuk melawan diskrimisasi produk sawit dan turunannya asal Indonesia yang dilarang masuk Uni Eropa melalui kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation.
“Pengajuan gugatan adalah hal biasa dalam sistem perdagangan internasional. Sebagaimana Uni Eropa yang juga pernah mengajukan gugatan perdagangan ke WTO terhadap berbagai negara. Terpenting, hubungan baik Indonesia dengan Uni Eropa harus selalu dijaga. Baik Indonesia maupun Uni Eropa punya kepentingan nasional masing-masing. Penghormatan terhadap kedaulatan menjadi sangat penting agar hubungan baik yang selama ini terjalin bisa tetap terjaga,” katanya, Selasa (17/12/19).
Bamsoet menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 (RAN-KSB).
Itu untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi. Tujuannya mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, serta mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.
“Sebenarnya tidak ada alasan bagi Uni Eropa melarang masuknya produk sawit dan turunannya asal Indonesia. Karena pengelolaannya sudah berkelanjutan, menyelaraskan dengan kelestarian lingkungan. Karena itu, kita harap WTO sebagai tempat yang akan menilai gugatan Indonesia terhadap Uni Eropa, bisa berlaku fair dan jernih melihat fakta-fakta perkembangan sawit di Indonesia,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Vincent Piket menyampaikan bahwa Uni Eropa pada dasarnya tidak melarang ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia ke Eropa. Uni Eropa hanya memastikan bahwa CPO yang masuk ke Eropa merupakan produk yang diproduksi secara bekelanjutan.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengapresiasi pasar Uni Eropa yang masih membuka diri terhadap berbagai produk Indonesia. Terbukti sejak lima tahun terakhir ini neraca perdagangan Indonesia-Uni Eropa selalu surplus dari sisi Indonesia.
“Meski menghadapi diskriminasi sawit, namun neraca perdagangan Indonesia terhadap Uni Eropa masih positif. Badan Pusat Staitistik mencatat, di kuartal I 2019, perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa masih surplus US$587 juta [ekspor US$3,6 miliar dan impor US43,02 milliar]. Semoga diskriminasi sawit yang dilancarkan Uni Eropa ini bukan untuk memangkas surplus perdagangan tersebut,” ucap Bambang.
