Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini, jabatan ketua MPR masih sedang dirundingkan dalam lobi-lobi antar politisi. Kepastian siapa yang akan menjadi ketua MPR kalau tak ada perubahan akan dipastikan malam ini, Kamis (3/10/2019).
Saat ini, peta persaingan mengerucut pada dua parpol : Golkar atau Gerindra.
Partai Golkar memajukan Bambang Soesatyo sebagai calon Ketua MPR sementara nama yang beredar dari kubu Gerindra adalah Ahmad Muzani.
Seperti diketahui, Golkar berada dalam barisan pendukung Jokowi pada Pilpres 2019, sementara Gerindra adalah pengusuh Prabowo.
Jurus Gerindra
Kubu Gerindra melalui ketua fraksinya di MPR Ahmad Riza Patria menyatakan diusungnya Ahmad Muzani sebagai calon Ketua MPR bertujuan untuk membangun kolaborasi politik.
"Diusungnya Ahmad Muzani untuk menggambarkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa usai Pemilihan Presiden (Pilpres) yang banyak menguras energi lahir dan batin, kini telah tiba masa di mana semua pihak membina kolaborasi politik tanpa meninggalkan check and balances," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Rabu (2/10/2019).
Ahmad Muzani; Demi kolaborasi politik/dok.Gerindra
Riza menuturkan keseimbangan politik akan terjadi jika Muzani duduk di kursi tertinggi MPR karena PDIP, sebagai pemenang Pemilu 2019, sudah mendapatkan posisi ketua DPR--yang diduduki oleh Puan Maharani. Adapun jabatan Ketua DPD diisi oleh La Nyala Matalitti.
Dia menyatakan Partai Gerindra ingin pemilihan ketua MPR dilakukan lewat mekanisme musyawarah mufakat.
"Kami berharap para pimpinan partai politik bersama-sama dengan DPD RI mengusahakan kesepakatan musyawarah mufakat dan bermufakat agar Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR," sambung Riza.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menegaskan partainya tetap mengajukan Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024. Alasannya, Gerindra meraih suara terbanyak kedua pada Pemilu 2019.
"Gerindra punya calon pimpinan MPR RI, namanya Ahmad Muzani. Insyaallah kami akan berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan pimpinan MPR dari Gerindra," ucapnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (29/9).
Di sisi lain, Golkar juga merasa berhak mendapat kursi MPR, bahkan hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar saat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengincar jabatan tersebut. Golkar merasa pantas mendapatkan jatah kursi ketua MPR sebagai anggota partai koalisi yang memiliki suara terbanyak kedua setelah PDIP.
Peringatan Megawati kepada Golkar
Keinginan Golkar mendapat jatah di MPR di sisi lain berkelindan dengan harapan PDIP meraih kursi ketua DPR. Jabatan ketua DPR RI lepas dari PDIP pada hasil pemilu 2014 karena setting politik yang tiba-tiba menjauhkan Partai Banteng Moncong Putih itu meraih "hak" nya sebagai peraih suara terbanyak.
Juga sebelum perebutan kursi ketua MPR berlangsung di kompleks parlemen di Senayan, Megawati Soekarnoputri telah mengingatkan kepada Airlangga Hartato soal MD3.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto agar menepati isi UU MD3 sebelum masa tugas MPR dan DPR 2019-2024 dimulai.
Peringatan itu disampaikan Megawati setelah bercerita pengalamannya mendampingi Puan Maharani ketika maju sebagai calon legislatif (caleg) di Pemilu 2019. Puan menjadi caleg di Provinsi Jawa Tengah.
Airlangga Hartarto : Ojo mbelnjani/Bisnis-Amanda Kusumawardhani
Saat itu, Megawati bercerita bahwa dirinya ikut andil memenangkan Puan. Setelah bercerita soal pengalamannya, Megawati tiba-tiba menyebut nama Airlangga Hartarto.
"Pak Airlangga, jangan mblenjani [mengkhianati] loh. [Undang-undang] MD3 loh," kata Megawati di Pembukaan Kongres Nasional V PDIP, Bali, Kamis (8/8/2019).
Dalam UU MD3 saat ini termuat aturan bahwa parpol pemenang pemilu berhak mendapatkan kursi Ketua DPR. PDIP merupakan pemenang Pileg 2019, karena itu mereka berhak mendapat jatah kursi Ketua DPR.
Pada 2014 PDIP juga menjadi pemenang pemilu, namun jatah kursi pimpinan tak diberikan ke mereka. PDIP tak mendapat kursi pimpinan saat itu karena ada revisi UU MD3 yang mengatur pimpinan dewan perwakilan dipilih berdasarkan pemilihan.
"Dilihat ini sama anak-anakku. Zaman dulu kita dikibuli terus loh. Untung Bu Mega lapang dada," katanya.
Pernyataan Mega itu bisa jadi sebuah isyarat agar Golkar tidak mengulang setting politik 2014.
Dinamika Internal Golkar
Di internal, terutama di sisi Airlangga Hartarto, pencalonan Bambang Soesatyo sebagai kandidat ketua MPR memberi keuntungan tidak sedikit. Seperti diketahui, selama ini Bamsoet dan Airlangga berkompetisi untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Persaingan di antara keduanya tak bisa disebut tenang, tanpa gejolak. Justru yang terjadi sebaliknya. Kubu Airlangga dituduh membersihkan orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Di sisi lain, kubu Bambang Soesatyo pun melemparkan isu mosi tidak percaya terhadap kepengurusan Golkar di bawah Airlangga.
Selain menggalang dukungan internal, Bambang Soesatyo dan Airlangga Hartarto pun menjadikan istana sebagai penambah daya. Meski Jokowi tidak memberikan pernyataan secara tegas kepada siapa memberi dukungan, suara istana terkesan dianggap sebagai salah satu suara yang penting bagi keduanya.
Sementara itu, di kalangan Golkar, para sesepuh pun tak tinggal diam. Akbar Tandjung juga Aburizal Bakrie selintas tertangkap dalam pemberitaan turut memberikan pandangannya soal calon ketua umum Golkar berikutnya. Satu tokoh lagi yang juga punya pengaruh kuat bagi Golkar yakni Wapres Jusuf Kalla tentu menjadi bagian penting bagi dinamika partai berlambang beringin tersebut.
Aburizal Bakrie : Meminta Airlangga Hartarto memikirkan posisi Bambang Soesatyo dan Azis Syamsudin baik di DPR maupun MPR/Antara
Terakhir, pernyataan teguran dari Aburizal Bakrie bisa jadi mengisyarakat bagaimana kompetisi antara kubu Airlangga dan Bamsoet akhirnya diselesaikan dengan manis.
Sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, seperti dikutip dalam pernyataan resmi, diterima Jumat (27/9/2019) malam, meminta Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, dan Azis Syamsuddin menjaga soliditas Partai Golkar.
Agar soliditas Partai Golkar terjaga, Ical meminta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memikirkan posisi Bambang Soesatyo dan Azis Syamsudin baik di DPR maupun MPR.
"Di sinilah peran Ketua Umum untuk mengatur posisi bagi kader-kader terbaik Partai Golkar. Bila semuanya bisa diselesaikan dengan baik, Insyaallah semua akan berjalan baik. Partai Golkar akan solid dan solidnya Partai Golkar akan berkontribusi besar bagi terciptanya stabilitas politik nasional," ujar Ical.
Ploting Bambang Soesatyo di MPR serta posisi Aziz Syamsuddin sebagai wakil ketua DPR bisa jadi jawaban atas saran Ical sekaligus agar posisi Airlangga Hartatarto sebagai Ketua Umum Golkar bisa tetap aman. Dinamika ini menunjukkan kemampuan Golkar memanage konflik internal dan membuat situasi win-win solutions bagi setiap faksi yang ada.
Dukungan PDIP
Bagi PDIP mendukung calon Ketua MPR dari Gerindra atau Golkar bisa dikatakan sama-sama memberikan keuntungan. Kalau pun kemudian PDIP lebih memilih mendukung Bambang Soesatyo sebagai calon Ketua MPR, tentu semuanya didasarkan kalkulasi politik tersendiri.
Seperti diketahui, akhirnya PDIP secara menyatakan mendukung calon Ketua MPR RI dari Partai Golkar Bambang Soesatyo atau Bamsoet.
"Sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, partai kami akan mendukung Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar sebagai calon Ketua MPR," ujar Ketua Fraksi PDIP MPR RI, Ahmad Basarah lewat keterangan tertulis pada Selasa malam, 2 Oktober 2019, seperti ditulis Tempo.co.
Namun, Basarah menyebut, dukungan tersebut bukanlah cuma-cuma. "Dukungan PDIP terhadap Bamsoet dan Partai Golkar untuk menjadi Ketua MPR bukan dengan cek kosong, artinya bukan tanpa syarat," ujar Basarah.
Basarah menyebut, syarat tersebut sudah disampaikan PDIP kepada Bamsoet dan Fraksi Partai Golkar dalam pertemuan Selasa siang.
Bambang Soesatyo: dukungan dari PDIP bukan dengan cek kosong
Ada beberapa syarat yang diajukan. Pertama, PDIP meminta kepada Bamsoet dan Fraksi Partai Golkar untuk berkomitmen menjaga kepastian jalannya pemerintahan Jokowi fixed term sesuai konstitusi sampai akhir masa jabatan tahun 2024.
Kedua, PDIP meminta Bamsoet mendukung kelanjutan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan Haluan Negara melalui Ketetapan MPR. Kemudian melanjutkan dengan sungguh-sungguh program Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digagas pada awalnya oleh HM Taufiq Kiemas serta mendukung MPR untuk bekerja sama dan bersinergi dengan BPIP dalam tugas-tuga pembinaan ideologi bangsa.
Semua agenda tersebut, sebetulnya sudah menjadi rekomendasi yang diputuskan oleh MPR masa bhakti 2014-2019 kepada MPR masa bhakti 2019-2024.
"Syarat-syarat dukungan itulah yang telah kami sampaikan kepada Bamsoet dan rekan-rekan dari Fraksi Partai Golkar dan disambut dengan baik oleh Bamsoet dan rekan-rekan dari Fraksi Partai Golkar".
Lantas, siapa yang akan terpilih sebagai Ketua MPR RI?
Gerindra yang lebih memilih untuk mencari mufakat, bisa juga diterjemahkan menghindari voting (kalau terpaksa), tentu akan terus berupa sekuat tenaga agar Muzani lolos memimpin MPR. Namun, jika melihat peta dan kalkulasi di atas kertas, kemungkinan dukungan untuk Bamsoet akan lebih besar. Bagi kubu pemerintah, akan lebih nyaman jika Bamsoet yang terpilih sebagai ketua MPR, apalagi Bamsoet dan Golkar sudah mengetahui syarat yang harus dipenuhi di atas.
Sebaliknya, jika Ahmad Muzani yang terpilih, belum ada jaminan bahwa Muzani juga Gerindra sudi memberikan jaminan yang diajukan PDIP.
Tapi ibarat pertandingan sepakbola, selama wasit belum meniup peluit tanda pertandingan telah berakhir, masing-masing kubu masih mungkin untuk memenangkan pertandingan.
